CH. AININ CHASANAH SH., MS., 030210248 N (2004) SISTEM SELF ASSESSMENT SEBAGAI SISTEM PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (BASTRAK) A4CHA.pdf Download (139kB) | Preview
Preview	Text (Fulltext) 35408.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Hakekat sistem Self Assessment dalam pemungutan pajak khususnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) meletakkan posisi wajib pajak sebagai pihak yang aktif dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Sistem yang mengharuskan wajib pajak mengisi formulir sendiri, menghitung besarnya pajak sendiri dan membayar pajak terutangnya sendiri. Tetapi pada pelaksanaannya, kewajiban pajak dari wajib pajak itu telah bergeser yang tadinya dilaksanakan oleh wajib pajaknya sendiri menjadi orang lain atau pihak ketiga yang aktif melaksanakan kewajiban dari wajib pajak. Khusus pelaksanaan Sistem Self Assessment dalam pemungutan BPHTB, seringkali Notaris-PPAT yang aktif melaksanakan kewajiban pajak dari wajib pajak (penerima hak atas tanah dan bangunan). Hal ini membuka peluang terjadinya Under Assessment yang dapat mengurangi penerimaan negara. Disamping itu karena UU BPHTB sendiri yang kurang tegas memberi batasan tentang dasar pengenaan pajak BPHTB yang justeru memberi pilihan dalam menentukan dasar pengenaan BPHTB. Notaris- PPAT sebagai pejabat pungut pajak memang bisa melaksanakan sebagian tugas dari aparat pajak yaitu memungut pajak BPHTH berkaitan dengan perannya dalam membuat akta peralihan haknya. Walaupun tidak ada satupun peraturan jabatan Notaris yang dengan tegas mengharuskan untuk memungut pajak, tapi sebagai PPAT ada peraturan Pemerintah tentang Jabatan PPAT yang memerintahkan untuk tidak menandatangani akta peralihan haknya sehelum pajak BPHTB-nya dibayar. Padahal seorang Notaris biasanya merangkap sebagai PPAT, ini yang harus dipecahkan dan dicari penyelesaiaannya.

Actions (login required)

View Item