GRACE NONY MONDOLANG, S.H, 030210222 N (2004) PEMANFAATAN TANAH STATUS HAK GUNA BANGUNAN UNTUK PENDIRIAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI PERJANJIAN KERJASAMA BUILD, OWN, OPERATE AND TRANSFER (BOOT). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) A3MOLANG2.pdf Download (189kB) | Preview
Preview	Text (Fulltext) 35409.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Dengan adanya upaya peningkatan pembangunan nasional khususnya pembangunan secara fisik, tidak dapat dipungkiri menyebabkan adanya peningkatan aspek pembangunan ekonomi juga, terbukti dengan semakin bergairahnya para Investor / pelaku bisnis turnt membuka / melakukan perluasan usaha bisnisnya. Untuk itu kebutuhan akan lahan / tanah sudah barang tentu merupakan hal utama yang diperlukan bagi Investor untuk melakukan pembangunan bangunan-bangunan gedung yang akan digunakan sebagai usaha baru maupun pengembangan usahanya. Mengingat tidak mudah memperoleh lahan / tanah, yang selain keterbatasan tersedia tanah / lahan khususnya yang berlokasi di pusat bisnis, juga disebabkan karena tidak semua pemegang hak atas tanah mau melepaskan hak atas tanahnya kepada pihak Investor. Untuk itu, berbagai upaya yang diwujudkan dalam suatu pola kerjasama dilakukan oleh para Investor dengan pemegang hak atas tanah, sebut saja sistem pembangunan konstruksi Build and Operate (BO), Build, Operate and Transfer (BOT), Build, Own and Operate (BOO) hingga sistem terbaru yang merupakan hasil variasi dari pola-pola sebelumnya yaitu Build, Own, Operate and Transfer (BOOT). Dengan sistem kerjasama ini, pihak pemegang hak atas tanah memberikan hak eksklusif kepada pihak Investor untuk membangun, memiliki dan menikmati segala hasil dan keuntungan dari bangunan gedung yang dibangun, namun terbatas selama jangka waktu tertentu yang telah diperjanjikan dalam perjanjian diantara mereka. Jadi tidak terjadi pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah kepada Investor. Untuk itu, mengingat dengan sistem kerjasama ini menimbulkan perbedaan kepemilikan antara tanah dengan bangunan yang berdiri di atasnya, maka dapat dikatakan kotrak kerjasama BOOT lah satu-satunya bukti tertulis yang memuat posisi Investor sebagai pemilik dari bangunan gedung. Dengan suatu pemikiran bahwa tingkat pembuktian yang sempurna dari akta notariil, maka sudah seyogianya perjanjian BOOT itu dibuat oleh seorang pejabat Notaris. Untuk itu, Notaris harus terus mampu meningkatkan kemampuan dan menambah wawasan tentang pola-pola bisnis yang sedang berkembang agar mampu mengikuti semua perkembangan bisnis / ekonomi yang sedang terjadi, sehingga mampu merelatir kesemuanya itu di dalam akta-aktanya. Adapun klausula-klausula spesifik yang diatur dalam sistem kerjasama BOOT ini, mencakup 3 (tiga) kelompok yaitu unsur esensialia berisi hal-hal pokok tentang pemberian hak eksklusif menyangkut penggunaan tanah, pembangunan gedung, pemilikan bangunan gedung, unsur naturalia berisi penegasan-penegasan yang dianggap ada jika ditentukan dalam kontrak, misalnya pengurusan perijinan, pembayaran pajak penghasilan atas peralihan bangunan gedung, unsur aksidentalia berisi hal-hal khusus dalam pelaksanaan kerjasama dengan sistem BOOT seperti prosedur pelaksanaan perijinan dan pembangunan, standarisasi bahan bangunan dan pengawasan pembangunan, hak dan kewajiban para pihak, kompensasi selama masa eksklusif, pembayaran ganti rugi dalam hal adanya claim atas kesalahan bangunan, ketentuan-ketentuan dalam hal terjadi force majeure, kerahasiaan informasi, hingga prosedur pengalihan / penyerahan hak kepemilikan. Setelah bangunan gedung selesai dibangun yang diperkuat dengan adanya _ Pengakuan Hak Investor atas Pemilikan Bangunan Gedung oleh Pemegang Hak atas tanah maka bangunan gedung tersebut telah menjadi milik sah dari Investor selama masa pemberian hak eksklusif yang telah ditentukan dan secara otomatis / demi hukum kepemilikan atas bangunan tersebut akan beralih dari pihak Investor kepada Pemegang Hak Atas Tanah setelah berakhirnya masa pemberian hak eksklusif yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjasama BOOT tersebut. Pelaksanaan sistem kerjasama BOOT ini merupakan pengembangan dari suatu &#039;hak sewa untuk bangunan&#039; dan pelaksanaan dari dianutnya asas pemisahan horisontal dalam hukum pertanahan kita yang memperkenankan adanya perbedaan kepemilikan dan perbuatan hukum antara tanah dan bangunan secara terpisah dan berdiri sendiri. Sayangnya untuk bukti pemilikan tanah oleh pemerintah diberikan suatu Surat Bukti Hak berupa Sertifikat Hak Atas Tanah, namun hingga saat ini belum ada pengaturan yang lebih lanjut dari akibat asas pemisahan horisontal dengan suatu surat bukti kepemilikan atas bangunan yang lebih pasti sehingga lebih menjamin kepastian dan perlindungan hak bagi pemilik bangunan. Untuk itu, setelah dibuatnya kontrak kerjasarna BOOT antara para pihak, perlu dibuatnya suatu Akta Pengakuan Kepemilikan Investor atas Bangunan Gedung oleh Pemegang Hak Atas Tanah. Akta ini merupakan akta pengakuan hak secara sepihak oleh pemegang hak atas tanah. Dengan akta ini, diharapkan dapat merupakan surat bukti kepemilikan bangunan yang cukup bagi suatu badan usaha perbankan dalam hal bangunan gedung tersebut dijadikan objek jaminan / agunan dalam lembaga jaminan Fidusia.</description

Actions (login required)

View Item