SOPIUS L. WANANE, 090210128 (2004) MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) DALAM OTONOMI KHUSUS PAPUA BERDASARKAN KETENTUAN UU NOMOR 21 TAHUN 2001. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) A4WAN.pdf Download (71kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) jiptunair-gdl-s2-2005-wananesopi-1712-thp_04-05.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, scrta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan kewenangan daerah, maka timbul impian setiap daerah untuk berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat di daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dan tentunya mayarakat yang ada di daerah Provinsi Papua sangat mengharapkan adanya Kebijakan Penyelenggara Pemerintah dan Pelaksanaan Pembangunan di Provinsi Papua yang selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahtaraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakkan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua. Dalam tulisan ini secara singkat dibahas tentang berbagai kebijakan yang diperlukan pemerintah pusat melalui Peraturan Perundang-Undangan di Provinsi Papua, yaitu UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Dalam implementasinya akan dibentuk Lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

Actions (login required)

View Item