ACHMAD JAINURI, 090110082 MH (2004) PERJANJIAN DALAM SISTEM BANK INDONESIA - REAL TIME GROSS SETTLEMENT: ANALISIS YURIDIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM SISTEM PEMBAYARAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) A5JU.pdf Download (119kB) | Preview
Preview	Text (Halaman Depan) 35473_Part1.pdf Download (431kB) | Preview
Preview	Text (Fulltext1) 35473_Part2.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (Fulltext2) 35473_Part3.pdf Download (507kB) | Preview
Preview	Text (Lampiran) 35473_Part4.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement adalah sistem yang relatif baru bagi dunia perbankan, dalam sistem tersebut sangat membantu bagi kepentingan Bank Sentral dan perbankan khususnya masyarakat pengguna layanan jasa perbankan yang cepat, tepat, aman dan senantiasa efektif dan efisien dalam rangka memberikan kemudahan disamping kepastian hukum dalam melakukan transaksi yang dilakukan seketika. Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, yang selanjutnya disebut sistem BI -RTGS, adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar Peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi individual. Perjanjian sistem BI-RTGS ditinjau dari aspek prinsipprinsip hukum perjanjian seperti asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat, maupun asas itikad baik serta penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sudah memenuhi rumusan yang terkandung dalam hukum perjanjian, namun demikian dalam perjanjian penggunaan sistem BI-RTGS mempunyai karakteristik tersendiri meskipun tidak menyimpang dari ketentuan hukum perjanjian yang berlaku sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata. Hukum sistem pembayaran merupakan bagian dari hukum perbankan, sebab hukum sistem pembayaran berawal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Bank Indonesia. Dalam kerangka hukum di Indonesia kedudukan hukum sistem pembayaran juga bagian dari hukum perdata, sebab kajian hukum sistem pembayaran di dalamnya juga mengatur hubungan subyek hukum dan melahirkan hak dan kewajiban dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan transaksi pembayaran melalui mekanisme transfer dana dalam kehidupan sehari-hari. Perjanjian BI-RTGS merupakan sarana bagi Bank Indonesia selaku bank sentral untuk meningkatkan kemudahan bagi bank dan masyarakat dalam melakukan kegiatan transfer dana, baik antara Bank Indonesia dengan bank, bank dengan bank (termasuk untuk untung kepentingan nasabahnya) maupun Pemerintah atau pihak lain yang menggunakan sarana sistem BI-RTGS. Dalam kerangka hukum sistem pembayaran, perjanjian BI –RTGS mempunyai peranan yang sangat besar sebagai seperangkat aturan dan mekanisme untuk memenuhi kewajiban masyarakat yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan ekonomi.

Actions (login required)

View Item