Didit Aditya Hermawanto, 030410461 N (2007) PELEPASAN HAK DALAM PELAKSANAAN TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2007-hermawanto-5096-tmk3007.pdf Download (373kB) | Preview
Preview	Text (Fulltext) 35510.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

1. Landasan dilakukannya tukar menukar tanah Kas Desa dalam pembangunan perumahan sudah sesuai dengan asas-asas Hukum Pertanahan. Asas yang dimaksudkan disini adalah asas yuriditas, legalitas, dan diskresi. Asas yuriditas ini terimplikasi dari dilakukannya pembicaraan untuk menentukan luasan tanah pengganti. Asas legalitas tercermin dalam kepatuhan pihak pengembang untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan, dan asas diskresi dalam pelaksanaan tukar menukar tidak dapat lepas dari kewenangan yang dimiliki oleh pejabat administrasi negara, dalam mengeluarkan Surat Kepala Desa dan Surat Peraturan Desa. 2. Mekanisme pengadaan tanah dalam pelaksanaan tukar menukar tanah Kas Desa untuk pembangunan perumahan dilakukan melalui pelepasan hak. Pelepasan hak dilakukan oleh karena status tanah yang dimohonkan adalah berupa tanah hak dan terdapat kesediaan bagi pemegang hak untuk menyerahkannya, namun status hukum pihak yang membutuhkan tanah tidak berwenang sebagai subyek hak dari tanah yang akan diperolehnya. Dalam hal ini adalah apabila pihak yang membutuhkan tanah berstatus sebagai badan hukum swasta (perseroan terbatas). Tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat akan dilepaskan kepemilikannya sehingga kembali menjadi tanah negara. Atas tanah negara tersebut, maka pihak pemohon yang mana adalah badan hukum swasta dapat memperoleh tanah tersebut dengan mengajukan permohonan hak, yang selanjutnya kepadanya akan diberikan tanah dengan status Hak Guna Bangunan. </description

Actions (login required)

View Item