Siti Merriam, 030510577N
(2006)
PEREKEMBANGAN PENGATURAN DAN FUNGSI PENGAWASAN NOTARIS DI INDONESIA.
Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
1. Saat berlakunya Peraturan Jabatan Notaris (PJN) : - Pengawasan Notaris oleh Pengadilan Negeri terkesan sekedarnya saja. - Pengadilan Negeri terkesan kurang memperhatikan Peraturan Jabatan Notaris sebagai hal yang penting untuk melakukan suatu pengawasan sebagaimana mestinya. - Tugas pokok dari Pengadilan Negeri dalam menyelenggarakan Peradilan telah menyita banyak waktu dan pikiran sehingga tugas pengawasan terhadap Notaris kurang penanganan yang serius. 2 Pada saat berlaku Undang Undang Jabatan Notaris Sebenarnya Undang Undang Jabatan Notaris sudah lebih baik dibandingkan pada saat berlaku Peraturan Jabatan Notaris, misalnya pelaporan Repertorium pada saat berlakunya Peraturan Jabatan Notaris dilaporkan kepada Pengawas (pada saat itu Ketua Pengadilan Negeri ) menjelang akhir tahun, sedangkan saat ini Repertorium dilaporkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya sehingga kecil kemungkinan dilakukan pembuatan akta yang disisipkan. Namun demikian untuk hal lainnya misalnya pelanggaran oleh Notaris, tindakan Pengawas Notaris masih terlalu longgar dan belum sempurna/ belum effektif. Dalam pelaksanaaannya masih belum mencapai sasaran yang dikehendaki oleh Undang undang Jabatan Notaris (UUJN) sehingga kurang menjamin kepentingan masyarakat sebagai pemakai jasa Notaris. Keberadaan peraturan tentang Pengawasan Notaris - menurut Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN) khususnya tentang keberadaan Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat ( MPP ) sosialisasinya masih belum merata disemua daerah, disamping itu akibat Undang Undang Jabatan Notaris khususnya mengenai Pengawas Notaris yang masa berlakunya belum lama (masih baru), serta pada masa sebelumnya peraturan tentang pengawasan Notaris yang sering "bongkar - pasang" sehingga menimbulkan kerancuan pemahaman terhadap peraturan itu sendiri. Banyak kalangan Notaris yang karena begitu lamanya terbiasa dengan Peraturan Jabatan Notaris (PJN), ditunjang dengan kurang ada sosialisasi terhadap Undang undang Jabatan Notaris yang baru, maka terjadi dibeberapa Notaris masih cenderung menyamakan dengan Peraturan Jabatan Notaris (PJN). Bahkan ada yang lebih memprihatinkan lagi ada Notaris yang sudah berpraktek namun belum mempunyai Undang Undang Jabatan Notaris apalagi membacanya atau ada Notaris yang masih merangkap jabatan. Hal seperti ini terbukti masih luput dari jangkauan Pengawas Notaris. Dalam beberapa kesempatan kami pernah menjumpai seorang Notaris, setelah diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah, masih memperbincangkan ketidak mengertiannya tentang apa yang dilakukan oleh Pengawas Notaris dirasakan kurang tepat. Padahal setelah disimak lebih teliti, ternyata karena Notaris tersebut belum pernah mengetahui apa yang menjadi tugas Majelis Pengawas Notaris. Tidak adanya sanksi yang benar benar diterapkan/dilaksanakan secara ketat bagi Notaris yang melanggar maupun pemakai jasa Notaris itu sendiri juga berpengaruh pada ketaatan Notaris pada peraturan. System pengawasan oleh Majelis Pengawas yang selama ini berlaku terkesan pasif. Hal ini terbukti bila ada pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, pengawas tidak bertindak sepanjang tidak ada laporan yang masuk ke Majelis pengawas.
Actions (login required)
 |
View Item |
