Bambang Setiobroto, 030010024
(2002)
PENGGUNAAN BACK TO BACK LETTER OF CREDIT DALAM TRANSAKSI EKSPOR BARANG.
Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
Akibat hukum atas terjadinya penyimpangan (discrepancy) dokumen bagi para pihak yang mengunakan back to back L/C secara umum dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) hal yaitu minor (ringan) dan mayor (berat). Penyimpangan secara minor terhadap L/C dapat dilakukan amendment oleh para pihak karena penyimpangan dalam L/C dapat dibetulkan (correctable) sebab akibat hukum yang timbul tidak menimbulkan dampak yang besar dan yang lebih utama sebenamya yaitu penyimpangan itu disepakati oleh para pihak pengguna L/C sepanjang masih ada waktu dan memungkinkan dengan memperhatikan masa berlakunya L/C. Sedangkan penyimpangan mayor (berat) biasanya menimbulkan permasalahan hukum sehingga dapat menyebabkan tidak terbayarnya (unpayable) atas L/C. Mengingat bahwa L/C adalah merupakan suatu kontrak tersendiri (independen) dan bukan pelengkap (accesor) dari Sales Contract tidak seperti halnya perjanjian jaminan yang merupakan accesor dari perjanjian kredit, sehingga apabila salah satu dari para pihak tersebut wanprestasi seperti adanya kualitas barang yang tidak sesuai kontrak atau keterlambatan jadwal pengiriman barang, maka akibat hukum atas terjadinya wanprestasi ( default ) tersebut tidak ada kaitannya bagi para pihak yang berhubungan dengan back to back L/C mengingat para pihak yang berkaitan dengan L/C hanya berhubungan dengan dokumendokumen sesuai persyaratan L/C, oleh karena itu akibat hukum tersebut biasanya sudah diatur dalam Sales Contract seperti denda, penolakan barang, atau bahkan dilakukan pemutusan kontrak. Akibat hukum atas terjadinya penipuan (fraud) bagi para pihak dalam penggunaan back to back L/C akan mengakibatkan bahwa prinsip-prinsip penerapan independensi L/C harus dikecualikan dalam pelaksanaan pembayaran L/C sehingga L/C tersebut dapat dibatalkan. Berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mengikuti teori penipuan (fraud theory) memberikan kemungkinan kepada pihak yang dirugikan untuk mengakui adanya suatu kontrak, demikian Pula bila dikaitkan dengan pasal 1321 dan pasal 1328 KUH Perdata. Mengingat L/C itu sendiri merupakan suatu kontrak, maka Para pihak yang dirugikan dapat tidak mengakui adanya L/C tersebut atau dapat menolak melakukan pembayaran atas L/C tersebut. Penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan penggunaan transaksi back to back L/C dapat dilakukan baik melalui lembaga peraditan maupun arbitrase bergantung pada kesepakatan para pihak yang terkait, dan hal ini harus nampak pada ketentuan dan syarat mengenai klausul pilihan forum yang harus dicantumkan dalam L/C itu sendiri, dimana Para pihak yang terkait dalam transaksi tersebut sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul. Para pihak, dalam ketentuan dan syarat L/C dapat menetapkan pilihan hukum dan pilihan lembaga/forum untuk penyelesaian sengketa alas pelaksanaan penggunaan L/C begitu pula untuk pelaksanaan penggunaan back to back L/C sesuai alas kebebasan berkontrak, mengingat L/C itu sendiri juga merupakan kontrak. Dalam hal pilihan hukum atau pilihan lembaga/forum penyelesaian sengketa tidak ditetapkan dalam L/C, maka pilihan hukum dapat ditentukan atas dasar teori hukum perdata internasional seperti teori tempat kontrak dibuat ( lex loci contractus ), teori tempat kontrak dilaksanakan (lex loci solutionis), dan teori keterkaitan paling dekat dan paling nyata (the closest and most real connection), sedangkan pilihan lembaga/forum merupakan satu kesatuan (integrity) dengan pilihan hukum. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus secara tegas dinyatakan secara tertulis atas dasar kesepakatan para pihak baik sebelum terjadinya sengketa maupun setelah terjadinya sengketa sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Actions (login required)
 |
View Item |
