KISSOWO SIDI, 030010036
(2002)
KEWENANGAN DI BIDANG PERTANAHAN PADA ERA OTONOMI DAERAH ( Studi Kasus di Kabupaten Sidoarjo ).
Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
Euforia Reformasi akhir-akhir ini ternyata membawa dampak gejala tarik menarik kewenangan di bidang pertanahan antara Pemerintah Kabupaten / Kota dengan Pemerintahan Pusat. Hal ini disebabkan masalah pertanahan merupakan salah satu bidang pemerintahan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota ( pasal 1 I avat 2 Undang-tlndang Nomor 22 Tahun 1999 ). Ketentuan ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tabun 2000 yang menentukan kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota di bidang pemerintahan meliputi seluruh kewenangan, kecuali kewenangan Pemerintah ( ada 5 ) clan Pemerintah Propinsi ( tidak ada kewenangan ), hal ini terkenal dengan teori Residu.
Mengingat kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sangat luas termasuk di antaranya bidang pertanahan dan merupakan bidang wajib vang harus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten / Kota , maka Pemerintah Kabupaten / Kota membentuk Dinas Pertanahan untuk mengurusi masalah-masalah pertanahan vang ada di daerah . Hal ini merupakan konsekuensi logis otonomi di bidang pertanahan .
Namun demikian di lain pihak terbit KEPRES Nomor 10 Tabun 2001 vang ditindaklanjuti Surat Edaran Kepala BPN Nomor 110 — 201 KBPN vang menvatakan bahwa keberadaan Kandep BPN masih dipertahankan, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dimana masalah pertanahan menjadi wewenang pemerintah / Negara. Akibatnva terjadi dualisme kelembagaan pertanahan di daerah yang berpengaruh pada pelayanan masyarakat.
Actions (login required)
 |
View Item |
