S A P I R, 099712709M (2002) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Kasus di Kota Malang). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2006-sapir-618-ts0703-k.pdf Download (250kB) | Preview
Preview	Text (Halaman Depan) 35702_Part1.pdf Download (186kB) | Preview
Preview	Text (Fulltext) 35702_Part2.pdf Download (3MB) | Preview
Preview	Text (Fulltext) 35702_Part3.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (Lampiran) 35702_Part4.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

RINGKASAN Keberadaan PKL, salah satu bentuk usaha sektor in-formal di perkotaan, merupakan alternatif lapangan pekerjaan bagi kaum urban, sehingga cukup berperan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun dari segi penampilannya lebih sering dianggap mengganggu ketertiban kota. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah berusaha menata dan membinanya dengan mengeluarkan seperangkat kebijakan yang diformulasikan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Penelitian ini bermaksud mengkaji implementasi kebijakan publik pada tingkat lokal, yaitu kebijakan penataan lokasi PKL di kota Malang. Permasalahan yang dikaji difokuskan pada tiga hal, yaitu pertama, bagaimana proses implementasi kebijakan penataan lokasi PKL di kota Malang itu berlangsung. Kedua bagaimana kondisi dukungan birokrasi, ketersediaan sumber daya, komunikasi antar aktor dan kelompok sasaran, sikap dan perilaku pelaksana dan kelompok sasaran, strategi dari aktor pelaksana. Ketiga, dampak yang terjadi dalam proses implementasi. Pendekatan yang dipakai untuk mengkaji permasalahan tersebut adalah pendekatan kualitatif. Peneliti sebagai instrumen pokok dalam mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observsi, dan penelaahan dokumentasi. Penelitian dilaksanakan di dua lokasi, J1. Pasarbesar dan Alun-Alun Plaza Malang serta sekitarnya. Subyek penelitian difokuskan pada elit birokrasi, petugas lapangan/Satpol PP, dan para PKL (target groups). Analisis data dilakukan se-lama proses penelitian berlangsung menggunakan pendekatan induktif. Untuk mendeskripsikan kondisi proses implementasi kebijakan penataan PKL menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kelembagaan dan pendekatan kelompok. Se-lain itu juga dikaji dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn, yang dikenal dengan model The Top-down Approach. Sedangkan untuk menganalisis konflik yang terjadi sebagai dampak dari implementasi kebijakan, menggunakan teori konflik yang dikembangkan oleh Ralf Dahrendorf. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan penataan PKL di kota Malang belum dapat mencapai sasaran, bahkan dapat dikatakan gagal. Artinya Pemkot Malang belum berhasil menata dan membina PKL. Terbukti kondisi di lapangan, tingkat pelanggaran terhadap Perda yang bersangkutan masih tinggi. Misi yang diharapkan, yaitu membentuk kota Malang sebagai kota bersih, indah, tertib, aman, dan nyaman, belum dapat terwujud. Bahkan berdampak munculnya konflik kepentingan antar kelompok yang terlibat dalam proses implementasi. Terutama konflik antara kelompok penguasa (pihak birokrasi sebagai aktor pelaksana dengan para PKL (kelompok sasaran). Penyebab konflik tersebut adalah: adanya perbedaan tujuan, perbedaan kultur/nilai, tidak dipatuhinya aturan, kurang komunikasi, kurang kerjasama, dan faktor kepribadian. Implikasi praktis dari hasil penelitian ini antara lain dalam bidang sosial politik, dalam proses formulasi kebijakan publik lebih menyerap aspirasi dari masyarakat yang menjadi kelompok sasaran. Para elit penguasa tidak terlalu mendominasi dalam proses implementasi, dan peran kontrol dari legislatif serta lembaga swadaya masyarakat sangat diperlukan. Selanjutnya perlu dipikirkan strategi kebijakan penataan PKL yang lebih komperhensif agar bisa mengakomodasikan berbagai kepentingan.

Actions (login required)

View Item