All MUHAMAD SOFYAN, 030010034 M (2002) PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2006-sofyanallm-684-thp050-k.pdf Download (210kB) | Preview
Preview	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2006-sofyanallm-684-thp050-p.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

A. Kesimpulan Kewajiban Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD seperti diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 khususnya pasal 45 serta tindak lanjut tata Cara laporan pertanggungjawaban tersebut yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 merupakan warm baru dalam sistem pemerintahan daerah namun karena belum ada kejelasan mengenai bentuk dan sifatnya, implementasi dari ketentuan tersebut telah ditafsirkan berbeda dan beragam oleh berbagai pihak terutama lembaga legislatif daerah sehingga menimbulkan kontroversi dikalangan masyarakat. Kuatnya posisi DPRD yang diatur oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 sangat berpengaruh terhadap kebijakan pemerintahan yang dijalankan oleh Kepala Daerah, seperti yang tedadi diberbagai daerah saat ini. Kondisi seperti itu akan sangat berpeluang tedadinya money politic dikalangan anggota DPRD terutama menjelang disampaikannya laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah, baik laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran maupun laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan. Prosedur dan tata cara penyampaian laporan pertanggungjawaban maupun kriteria penilaian, parlementer, serta tolok ukur dalam bentuk Renstra yang diatur 66 oleh PP No. 108 Tahun 2000 belum bisa menjamin terlaksananya proses pertanggungjawaban Kepala Daerah berjalan secara baik mengingat parameter dan tolok ukur penilaian laporan pertanggungjawaban masih memiliki kelemahan yang dengan mudah dapat dijadikan alat untuk Borgaining Politik, sehingga sering terdengarnya isu untuk menolak terhadap laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah sebelum disampaikannya laporan tersebut kepada DPRD. Sangat diperlukan suatu lembaga yang independen guna melakukan pengawasan secara cermat dan obyektif terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan pembangunan termasuk dalam hal ini, laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah yang sebelum disampaikan kepada DPRD sebaiknya diperiksa terlebih dahulu oleh akuntan publik, sehingga tidak ada alasan bagi DPRD untuk menolak pertanggungjawaban Kepala Daerah. Penolakan hanya dimungkinkan oleh DPRD jika ada aspek politik yang membahayakan integrasi bangsa, sedangkan jika hasil audit menunjukkan adanya penyimpangan yang cukup berat pada sisi kebijakan publik dan keuangan maka DPRD harus dengan berani menyatakan menolak pertanggungjawaban Kepala Daerah. Usul pemberhentian Kepala Daerah yang pertanggungjawaban akhir tahun anggarannya telah ditolak oleh DPRD sebanyak dua kali. Seperti dimuat pasal 46 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 1999 serta tindak lanjutnya dari ketentuan tersebut melalui PP Nomor 108 Tahun 2000 masih perlu diperdebatkan, mengingat laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran merupakan laporan kemajuan (progress report). Pemberhentian Kepala Daerah hanya akan dilakukan oleh 67 DPRD apabila Kepala Daerah benar-benar telah melanggar pasal 49 UU Nomor 22 Tahun 1999, sedangkan pemberhentian Kepala Daerah yang dianggap telah melanggar ketentuan pidana karena adanya dugaan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme tentunya bersifat sementara karena masih harus dibuktikan dulu di pengadilan. Pemberhentian Walikota Surabaya H. Sunarto Sumoprawiro yang dilakukan oleh DPRD kasus pertama yang terjadi sejak dimulainya pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan PP Nomor 108 Tahun 2000 dan merupakan pemberhentian seorang Kepala daerah ditengah jalan dalam masa jabatannya. Sosialisasi revisi Rancangan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang saat ini masih sedang dilakukan oleh pemerintah telah mendapat tanggapan pro dan kontra dikalangan anggota DPRD diberbagai daerah. Namun hal ini dapat kita sambut positif mengingat ini merupakan langkah solusi terbaik bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh rakyat di daerah terlebih bagi pihak Kepala Daerah dan jajarannya yang selalu menjadi bulan-bulanan oleh kalangan anggota DPRD. B. Saran Dari fakta-fakta dan kesimpulan yang dikemukan diatas dapat diberikan saran-saran sebagai berikut : 1. harus diadakannya perubahan dan revisi terhadap UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, terutama terhadap pasal-pasal yang mengatur 68 tentang wewenang dan hak DPRD yang dinilai dan dirasakan terlalu besar serta tidak seimbang dengan posisi Kepala Daerah selaku penyelenggara pemerintahan di daerah; 2. perlu dibuatkan regulasi khusus melalui Peraturan Pemerintah untuk mengatur kriteria penilaian yang baku dan lebih jelas tentang parameter dan tolok ukur laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah baik pertanggungjawaban akhir tahun anggaran maupun laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan, untuk mengganti PP Nomo108 Tahun 2000 yang dinilai belum memberikan kejelasan dan keputusan; 3. Perlu dibentuk lembaga independen yang mengawasai kedua lembaga eksekutif daerah dan legislatif daerah, sehingga produk yang dihasilkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun hasil penilaian DPRD terhadap laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah benar-benar bersifat objektif dan transparan.

Actions (login required)

View Item