Imadoeddin, 090114476 M (2005) POLITIK LOKAL OTONOMI DAERAH : Studi Kasus Peneanangan Penerapan Syari'at Islam melalui Gerakan Pembangunan Masyarakat lslami di Kabupaten Pamekasan. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2006-imadoeddin-692-ts0906-k.pdf Download (340kB) | Preview
Preview	Text (Fulltext) 35772.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan dampak yang cukup besar kepada daerah untuk menentukan kebijakannya secara leluasa sesuai dengan keinginan masyarakatnya. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU No. 22 tahun 1999. Salah satu kabupaten yang memanfaatkan kehadiran UU Otonomi Daerah tersebut adalah Kabupaten Pamekasan dengan kebijakannya dalam pencanangan penerapan syari'at Islam bagi masyarakatnya melalui gerakan moral yang dikemas dalam Gerbang Saturn. Dimana dalam proses perjalanannya, pencanangan penerapan syari'at Islam ini menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat Fenomena pro dan kontra di tengah masyarakat berkaitan dengan pencanangan penerapan syari'at Islam melalui gerbang salam ini yang akan diteliti untuk mendapatkan jawaban mengapa Kabupaten Pamekasan melakukan pencangan penerapan syari'at Islam melalui Gerbang Salam serta bagaimana peran dan kepentingan elite lokal terhadap kebijakan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan dan menganalisa faktor penyebab sehingga Pemerintah Kabupaten Pamekasan mencanangkan penerapan syari'at Islam melalui gerakan pembangunan masyarakat lslami Sehingga dapat diketahui secara pasti korelasi antara lahirnya kebijakan tersebut dengan kepentingan-kepentingan elite lokal yang menjadi `sponsor' terhadap lahirnya kebijakan penerapan syari'at Islam melalui Gerbang Salam. Untuk mempermudah dalam melakukan analisa, digunakan beberapa teori dan konsep tentang elite, perilaku politik, budava politik dan kebijakan publik. Teori dan konsep dalam penelitian ini dijadikan sebagai instrumen untuk membantu dalam melakukan analisa data yang di peroleh dari lapangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan cara purpossive sampling. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari individu-individu yang mengetahui dan terlibat dalam proses lahirnya pencanangan penerapan syari'at Islam, antara lain : unsur Pemerintah Kabupaten. Pimpinan Partai Politik dan Anggota DPRD; Pimpinan Orman Keagamaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tak berstruktur (unstructured interview), dokumentasi dan kepustakaan yang kemudian dideskripsikan untuk dinalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya beberapa faktor yang menyebabkan pencanangan penerapan syari'at Islam di Pamekasan, antara lain disebabkan oleh adanya pengaruh dan desakan dari kalangan elite pesantren. Faktor ini dikarenakan kepentingan dakwah kiai pesantren dan upaya menanggulangi krisis moral dan akhlak masyarakat yang kian memprihatinkan. Di samping itu peran parai politik dan parlemen daerah dalam mempengaruhi pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan pentingnya penerapan syari'at Islam bagi masyarakat setempat. Selain sehagai kekualan politik lokal dan mitra pemerintah, partai politik dan legislatif juga memiliki ketergantungan terhadap para kiai yang menjadi pendukung utama partainya. Dengan demikian, antara partai politik, legislatif dan elite pesantren memiliki saling keterkaitan dalam mewujudkan kepentingannya. Selain itu, pencanangan yang dilakukan tidak terlepas dari kepentingan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, terutama kelompok elitenya. Kepentingan tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu kepentingan publik (public interest), melalui pembentukan LP2SI dan kepentingan individu (individual interest), dalam rangka mempertahankan karier politik Bupati dan upaya mencari dukungan (sponsor) politik dalam pemilihan Bupati periode 2003-2008

Actions (login required)

View Item