Yani Haryani, 030310435 N (2005) KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2006-haryaniyan-774-tmk77-05.pdf Download (226kB) | Preview
Preview	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2006-haryaniyan-774-tmk77-05.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Tanggal 6 Oktobar 2004 Pemerintah mengesahkan UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dalam UUJN yang baru tersebut terdapat ketentuan mengenai kewenangan Notaris untuk membuat akta-akta mengenai pertanahan. Sehubungan dengan permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian ini dengan permasalahan (I) kewenangan Notaris dalam membuat akta di bidang hukum perdata dan kewenangan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan (2) upaya penyelesaian jika terjadi benturan kewenangan antara Notaris dan PPAT dalam pembuatan akta-akta di bidang pertanahan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum norrnatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan sejarah (historical approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Notaris dan PPAT di bidang keperdataan. Pendekatan konsep dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai konsep dan pengertian tentang kewenangan pejabat umum dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan. Pendekatan sejarah dilakukan dengan meneliti sejarah lahirnya jabatan Notaris dan PPAT, batik di Indonesia maupun di Belanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Notaris sebagai pejabat umum untuk memenuhi Pasal 1868 B.W. Notaris berwenang membuat akta otentik untuk digunakan sebagai alat bukti, termasuk akta mengenai pertanahan sebagaimana disebutkan Pasal 15 ayat 2.f UUJN_ Untuk menyelesaikan benturan kewenangan antara Notaris dan PPAT, maka diberlakukan heberapa asas dalam undang-undang, yaitu asas lex supertort demgat leg/ inferiors; asas lex spesialis derogat legi generals; dan asas lex posteriori derogat tar priori_ Dengan mendasarkan pada asas-asas tersebut maka setelah berlakunya UUJN pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta mengenai pertanahan hanyalah Notaris, sedang PPAT tidak lagi mempunyai kewenangan untuk membuat akta mengenai pertanahan. Sehubungan masih teriadinya benturan kewenangan antara Notaris dan PPAT dalam membuat akta-akta mengenai pertanahan, maka disarankan agar dilakukan amandemen terhadap UU Rumah Susun No. 16 Tahun 1985 dan UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996. Juga dilakukan amandemen terhadap PP No. 24 tahun 1997 yang mengatur pendaftaran hak atas tanah. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 seharusnya dicabut karena pembentukan jabatan umum baru (dalam hal ini PPAT) yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah tersebut tidak mendapat delegasi dari undang-undang yang mengatur pejabat umum (yaitu PJN yang diganti dengan UUJN).

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TMK 77/05 Har k
Uncontrolled Keywords:	NOTARIES
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K115-130 The legal profession K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K94 Legal composition and draftsmanship
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:	Creators NIM Yani Haryani, 030310435 N UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Sri Hajati, Prof.,Dr.,Hj.,S.H.,M.S UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Anisa Septiyo Ningtias
Date Deposited:	2016
Last Modified:	11 Aug 2016 07:55
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/35850
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item