Titik Triwulan Tutik, 090315031 M (2005) PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DALAM SISTEM PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2006-nurqomaria-795-kkbkk-2-k.pdf Download (419kB) | Preview
Preview	Text (Halaman Depan) 35870_Part1.pdf Download (268kB) | Preview
Preview	Text (Fulltext1) 35870_Part2.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (Fulltext2) 35870_Part3.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (Lampiran) 35870_Part4.pdf Download (105kB) | Preview

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah dalam UU No. 32 tahun 2004 diatur dalam Pasal 56 sampai Pasal 119 dengan mempertimbangkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa sebagaimana dimaksudkan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Pola Pemilihan Kepala Daerah yang diatur dalam Pasal 56 sampai Pasal 119 UU No. 32 tahun 2004 telah membuat batas yang tegas antara urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerinlah Pusat dan urusan pemerintah yang menjadi wewenang pemerintah daerah. Ketentuan Pasal 56 sampai Pasal 119, telah menimbulkan permasalahan yuridis, baik yang berkaitan dengan kewenangan Pusat maupun kewenangan Daerah. Secara material, UU No. 32 Tahun 2004 dibuat berdasarkan Pasal I, Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Pasal 1 ayat (2) menentukan "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar." Implikasi dari ketentuan tersebut bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi dilaksanakan menurut ketentuan Undang Undang Dasar. Pasal 18 ayat (4) meletakkan dasar pemilihan kepala daerah berdasarkan prinsip demokratis. Prinsip pemilihan demokratis dapat dilakukan melalui dua cara, pertama; pemilihan oleh DPRD, kedua; pemilihan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan secara demokratis dalam ketentuan pemilihan kepala daerah juga mempertimbangkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa sebagaimna dimaksud Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 Pemilihan secara demokratis terhadap Kepala Daerah tersebut, dengan mengingat bahwa tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan antara lain bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 24 ayat (5) UU No. 32 Tahun 2004 menafsirkan salah satu makna pemilihan secara demokratis dalam Undang-Undang ini dilakukan oleh rakyat secara langsung. Kenyataannya UU No. 32 Tahun 2004 telah melakukan perubahan yang mendasar mengenai Pemilihan Kepala Daerah. Namun demikian Sistem Pemilihan Kepala daerah dalam UU No. 32 Tahun 2004 ini secara subtansial berbeda dengan Sistem Pemilu yang digunakan berdasarkan Pasal 22E UU 1945. Sehingga dalam penyelenggaraannya berbeda dengan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945, misalnya dalam hal regulator, penyelenggara, dan badan yang menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah, meskipun harus tetap berdasarkan atas asas-asas pemilihan umum yang berlaku Melalui uraian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah berdasarkan Pasal 56 sampai Pasal 119 UU No. 32 Tahun 2004 telah menimbulkan permasalahan yuridis, yaitu: 1) pengaturan pemilihan kepala daerah tidak berada dalam lembaga penyelenggara pemilihan (KPUD), dengan demikian baik dari segi materi maupun pola kewenangan, telah memasuki wiiayah pengaturan UUD; 2) sistem pemilihan kepala daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 telah menciptakan dualisme hukum pengaturan urusan pemerintahan. Akibatnya terjadi konflik pengaturan dalam penyelenggaraan. Berdasarakan berbagai permasalahan yuridis dalam UU No. 32 Tahun 2004 mengharuskan dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam UU No. 32 tahun 2004. Perubahan itu dimaksudkan untuk menyesuaikan sistem pemilihan umum dalam satu unifikasi sistem undang-undang pemilihan umum.

Actions (login required)

View Item