Sulistio Adiwinarto, 090214831 M (2005) TANGGUNGGUGAT PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI PENERBIT OBLIGASI DAERAH TERHADAP INVESTOR. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2006-adiwinarto-808-th13-06.pdf Download (935kB) | Preview |
|
|
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2006-adiwinarto-808-th13-06.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
Sejak era otonomi daerah diberlakukan di Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perimbangan keuangan, dimana Pemerintah Daerah diberi keleluasaan dalam mengelola keuangannya, tidak sedikit Pemerintah Daerah yang mulai serius mencari altematif sumber dana sebagaimana tertuang dalam undang-undang dimaksud. Semangat Pemerintah Daerah untuk menggali sumber dana pembangunan di era otonomi tersebut sangat tinggi, tidak saja terbatas pada sumber-sumber baru dalam Pendapatan Asli Daerah seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, namun juga telah berkembang ke arah penerbitan instrumen pasar modal. Peluang yang diberikan oleh Undang-Undang di bidang ini adalah penerbitan Obligasi Daerah, salah satu instrumen pasar modal yang disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Sebagai Penerbit Obligasi Daerah, Pemerintah daerah tentunya harus memperhatikan segala ketentuan yang berkait dengan surat-surat berharga, dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, agar Obligasi Daerah tersebut dapat memasuki mekanisme Pasar Modal yang pada akhimya dapat dipergunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis teoritis, karena penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan, teori serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan tanggunggugat Pemerintah Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan penalaran induktif yaitu diawali dengan menelusuri hukum positif tentang tanggunggugat melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Undang-Undang No.33 Tahun 2004, BW, PP No 107 Tahun 2000 dan Yurisprudensi. Dengan menganut poly desentralisasi dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, maka yang menjadi basis utamanya adalah pembagian kewenangan yang jelas antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah atau dengan organisasi non pemerintah. Berkait dengan desentralisasi fiskal, maka dalam tataran pelaksanaannya Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menerbitkan Obligasi Daerah sebagai wujud otoritas pengelolaan sumber pembiayaan daerah. Dasar hukum wewenang Pemerintah Daerah sebagai Penerbit Obligasi Daerah itu dapat kita lihat dalam Pusat 51 ayat (3) Undang-Undang No.33 Tahun 2004. Sebagai suatu instrumcn Pasar Modal, maka Obligasi Daerah wajib memenuhi semua syarat-syarat sebagai Surat berharga, baik sebagaimana dimaksud dalam KUHD maupun dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Di samping itu ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal seperti transparansi (disclosure) juga wajib diikuti oleh Pemerintah Daerah selaku penerbit Obligasi Daerah (emiten). Dengan transparansi itu diharapkan mekanisme penjualan Obligasi Daerah di Pasar Modal dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut sangat panting karena investor menginginkan keamanan dalam berinvestasi, dan keamanan tersebut ada bila peraturan perundangan yang berkaitan dengan Obligasi Daerah itu ada dan memadai. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 telah memberikan jaminan keamanan atas investasi yang diberikan oleh investor dalam kaitannya dengan Obligasi Daerah, yaitu yang terdapat dalam Pasal 1 angka 24, dan Pasal 55 ayat (3). Hal mendasar lain yang panting dikemukakan adalah bahwa Pemerintah Daerah sebagai penerbit Obligasi Daerah bertanggunggugat terhadap investor terkait investasi yang ditanamkannya. Kenyataan tersebut mcrupakan bentuk tanggunggugat secara kontraktual sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1338 ayat (1) BW yang menganut asas "daya mengikatnya undang-undang", yang secara lebih lanjut diperteguh dengan Pasal 1340 ayat (1) BW yang menganut asas "Pacta Sun Servanda" Akhirya, dengan telah diundangkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, yang di dalamnya mengatur tentang peluang penerbitan Obligasi Daerah oleh Pemerintah Daerah, maka semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan investor harus benar-benar melihat persoalan ini sebagai moment kcbangkitan Indonesia dalam hal pelaksanaan pembangunan nasional secara mandiri.
Actions (login required)
 |
View Item |