Pramudito, 090210102 MH (2005) PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DIATAS HAK PENGELOLAAN PT.(PERSERO) PELABUHAN INDONESIA III DAN PERALIHANNYA KEPADA PIHAK LAIN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2006-pramudito-814-thb36-05.pdf Download (183kB) | Preview
Preview	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2006-pramudito-814-thb36-05.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Negara No:9 tahun 1999 tanggal 24 Oktober 1999 tentang tata Cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan Hak Pengelolaan, dalam pasal 67 disebutkan bahwa Hak Pengelolaan dapat diberikan kepada : 1.Instansi Pemerintah; 2.Badan Usaha Milik Negara; 3.Badan Usaha Milik Daerah; 4.PT(PERSERO); 5.Badan Otorita; 6.Badan-badan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk Pemerintah; Hak Pengelolaan yang dimiliki Oleh PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia III cabang Tanjung Perak adalah seperti yang tersebut dalam Peraturan Menteri Agraria No.9 tahun 1999 Jo. UU No.20 tahun 2000 bahwa pemegang Hak Pengelolaan berwenang untuk : a.Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan; b.Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya; c.Menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak tersebut, yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan keuangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; Adapun bagian-bagian atas tanah Hak Pengelolaan yang dapat diberikan kepada pihak ketiga adalah tanah-tanah yang keberadaannya tidak secara langsung digunakan oleh pemegang Hak Pengelolaan tersebut. Dan untuk pihak ketiga tersebut juga dapat meminta diterbitkannya Hak Guna Bangunan dan bilamana dilakukan pengalihan terhadapnya hams dengan persetujuan pemegang Hak Pengelolaan. Para pihak yang melakukan peralihan tanpa ijin tersebut dianggap wanprestasi dan dapat diselesaikan secara musyawarah, namun apabila dengan cara musyawarah tidak juga berhasil maka para pihak akan menyelesaikan melalui Badan Arbistrase Nasional Indonesia.

Actions (login required)

View Item