Mokhamad Khoirul Huda, 090214836 M (2005) KAPAL LAUT SEBAGAI OBYEK JAMINAN KREDIT BANK. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2006-hudamokham-816-th02_06-k.pdf Download (276kB) | Preview |
|
|
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2006-hudamokham-816-th_02_06.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
Wilayah negara Indonesia lerbentang 94°-141° BT dan 6° LU-11° LS merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.500 pulau dan sekitar 5.700 pulau yang sudah bernama. Luas perairan mencapai 3.166.163 km2 dan luas wilayah daratan 2.027 087 km2 yang terdiri atas 2,8juta km' perairan Nusantara dan 0,3 juta km- laut Teritorial serta 2,7 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE] ). Panjang garis pantainya 80.791 km² atau 43.670 mil Wilayah laut Indonesia meliputi dua pertiga Wilayah Nusantara. Untuk menghubungkannya dibutuhkan saran transportasi laut yang handal berupa kapal laut. Untuk itu, pengaturan hukum yang berkaitan dengan hukum kebendaan dan jaminan kapal lain dalam hukum Indonesia harus bisa members kepastian hukum baik pada debitor maupun bank. Ketentuan-ketentuan yang mengatur selama ini tidak sistimatis dan bersifat sporadis yang temuat dalam berbagai peraturan seperti BW,WvK, HIR,RBG, UU Pelayaran,PP Perkapalan serta peraturan pelaksana lainnya peninggalan Hindia Belanda yang hingga kini masih berlaku. Kapal laut yang memiliki isi kotor kurang dari 20 meter kubik ( GT.7) atau memiliki isi kotor lebih dari 20 meter kubik akan tetapi tidak terdaftar jika kita kategorikan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan benda bergerak sehingga jika dijaminkan maka lembaga jaminannya fiducia, akan tetapi jika kapal laut tersebut memiliki isi kotor 20 meter kubik atau lebih dan didaftar sehingga menjadi benda bergerak terdaftar yang diperlakukan sebagai benda tidak bergerak maka lembaga jaminannya adalah hipotek. Kategori 20 meter kubik baru dapat didaftar untuk saat ini relevansinya tidak tepat, untuk itu semua kapal laut wajib terdaftar sehingga kepemilikan, Janis benda dan lembaga jaminan menjamin adanya kepastian hukum. Aturan eksekusi dalam HIR/RBG tidak mengatur secara khusus sita eksekusi atas kapal laut jika debitur wanprestasi, sehingga proses eksekusi selama ini yang diminta pleb bank tidak memberi kepastian hukum. Pengaturan mengenai kapal laut harus diatur secara tersendiri dalam suatu undang-undang yang memberikan pengertian kapal laut secara jelas sebagai benda dan lembaga jaminannya. Serta eksekusinya untuk kapal laut memiliki ciri tersendiri berhubungan dengan keberadaan kapal laut sebagai benda, untuk itu proses eksekusinya harus cepalt mudah, sederhana, dan biaya ringan sesuai dengan tuntutan kebutuhan bisnis sekarang sehingga akan memberikan kepastian hukum pada para pihak.
| Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 TH. 02/06 Hud k | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Ocean vessel, hipotek. fiducia, execution, object | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG1501-3550 Banking > HG1641-1643 Bank loans. Bank credit. Commercial loans K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K623-968 Civil law > K830-968 Obligations > K840-917 Contracts V Naval Science > VM Naval architecture. Shipbuilding. Marine engineering |
||||||
| Divisions: | 09. Sekolah Pasca Sarjana > Ilmu Hukum | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Nn Anisa Septiyo Ningtias | ||||||
| Date Deposited: | 2016 | ||||||
| Last Modified: | 12 Aug 2016 02:29 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/35892 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
 |
View Item |