Bambang Santoso, 030310339 N (2005) TUGAS PENGADILAN NEGERI DAN NOTARIS DALAM PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2006-santosobam-831-tmk.82_-t.pdf Download (270kB) | Preview |
|
|
Text (Halaman Depan)
35906_Part1.pdf Download (127kB) | Preview |
|
|
Text (Fulltext1)
35906_Part2.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text (Fulltext2)
35906_Part3.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text (Lampiran)
35906_Part4.pdf Download (919kB) | Preview |
Abstract
Pengadilan Negeri dalam pengangkatan anak di Indonesia adalah : a. Berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku di Indonesia, sahnya suatu pengangkatan anak adalah bukan berdasarkan pada dibuatnya sebuah Akta Pengangkatan Anak oleh Notaris, melainkan berdasarkan pada : - Penetapan Pengadilan Negeri, dalam hal pengangkatan anak terjadi antara Warga Negara Indonesia (atau disebut Domestic Adoption). -Putusan Pengadilan Negeri, dalam hal anak yang diangkat oleh Warga Negara Indonesia berstatus Warga Negara Asing; atau dalam hal anak yang diangkat oleh Warga Negara Asing berstatus Warga Negara Indonesia (atau disebut Inter Country Adoption). b. Pengangkatan Anak telah diatur dalam suatu Undang-Undang nasional, yaitu pada pasal 39 sampai dengan 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut hingga saat ini masih belum dikeluarkan, dan masih berupa Rancangan Peraturan Pemerintah sejak tahun 2003 lalu. c. Prosedur dan persyaratan yang ketat telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan pengangkatan anak oleh Pengadilan Negeri, dengan tujuan pengangkatan anak tersebut adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak yang akan diangkat, serta pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing haruslah merupakan upaya terakhir. d. Bentuk putusan oleh Hakim di Pengadilan Negeri terhadap pengangkatan anak Indonesia oleh orang tua angkat Warga Negara Asing yang seharusnya berupa Putusan (bukan Penetapan), ternyata dalam praktek ditemukan ada yang masih belum sesuai dengan format yang tertuang di Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1979. Notaris dalam pengangkatan anak di Indonesia adalah : a. Staatsblad tahun 1917 Nomor 129 tentang Ketentuan-Ketentuan Untuk Seluruh Indonesia Tentang Hukum Perdata dan Hukum Dagang Untuk Golongan Tionghoa, khususnya ketentuan mengenai adopsi yang diatur dalam Bab Dua, pasal 5 sampai dengan 15, yang merupakan produk hukum kolonial Belanda dan khusus berlaku bagi golongan Tionghoa saja, secara yuridis masih berlaku sampai saat ini berdasarkan pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam praktek pengangkatan anak di Indonesia, Staatsblad tersebut sudah tidak dijadikan dasar/landasan hukum lagi karena : -bersifat diskriminatif, sebab berlaku untuk golongan penduduk tertentu saja ; -isinya tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia, sebab pengangkatan anak hanya berorientasi pada kepentingan calon orang tua angkat saja dan pengangkatan anak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya; -ketentuannya telah banyak disimpangi dengan yurisprudensiyurisprudensi ; atau kalau menurut istilah Hakim Z.A. Asikin Kusmaatmadja, SH ; Staatsblad di atas sudah tidak mempunyai hak hidup lagi karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. b. Dari bahan-bahan kepustakaan tentang pengangkatan anak, pertemuan organisasi Notaris yang membahas secara mendalam tentang berbagai aspek pengangkatan anak, khususnya tentang sikap di antara para Notaris menanggapi keputusan/penetapan Pengadilan yang menyimpang dari Staatsblad tahun 1917 Nomor 129, dilaksanakan pada saat Kongres XI Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Semarang tanggal 19 sampai dengan 23 Nopember 1980 (atau hampir 25 tahun/seperempat abad yang lampau). Pada saat Kongres tersebut dilangsungkan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang di dalamnya mengatur juga mengenai pengangkatan anak) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang menggantikan Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia berdasarkan Staatsblad tahun 1860 Nomor 3) masih belum dibuat.
| Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 TMK.82/05 San t | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | ADOPTION; NOTARIES | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman > HQ1-2044 The Family. Marriage. Women > HQ503-1064 The family. Marriage. Home > HQ755.7-759.92 Parents. Parenthood K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K115-130 The legal profession |
||||||
| Divisions: | 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Nn Anisa Septiyo Ningtias | ||||||
| Date Deposited: | 2016 | ||||||
| Last Modified: | 09 Jul 2017 18:38 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/35906 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
 |
View Item |