Teguh Adisantosa, 030310374 N (2005) PENERAPAN GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG OLEH PT. PLN (PERSERO) DALAM MENJALANKAN BISNIS KETENAGALISTRIKAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2006-adisantosa-865-tmk_22_06.pdf Download (854kB) | Preview
Preview	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2006-adisantosa-865-tmk_22_06.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Sebagai BUMN yang sampai saat ini masih bersifat monopolistik dalam mengelola ketenagalistrikan di Indonesia, memberikan kedudukan hukum yang kuat bagi PLN dalam implementasi hubungan hukum dengan konsumen/pelanggannya. Kondisi ini bukan tanpa dasar melainkan didukung oleh posisinya berdasar kan regulasi merupakan wakil negara sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan serta persepsi bahwa tenaga listrik adalah infra-struktur atau cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak/ masyarakat. Sejak PLN berbentuk Perusahaan Umum berdasar Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 1972 perlakuan terhadap pelanggannya didominasi oleh nuansa hukum publik ( aparat pemerintah / ambtenaar ), kondisi ini tercermin pada sikap para karyawan maupun perlakuan hukum kepada pemakai tenaga listrik yang pada dasamya adalah pihak pembeli ( masuk dalam domein Hukum Perdata/ Perikatan ). Salah satu tindakan yang mengedepankan sisi Non-Perdata adalah jika terjadi pelanggaran pemakaian listrik oleh pelanggan yang menyebabkan kerugian, maka PLN akan memutus aliran listrik sekaligus mengenakan tagihan susulan yang jika pembayaran- nya secara angsuran pelanggan harus membuat Surat Pengakuan Hutang (SPH). SPH yang tidak dilaksanakan oleh konsumen/ pelanggan juga akan di kenakan sanksi oleh PLN berupa tindakan yang bernuansa publik berupa pemutusan sementara aliran listrik bahkan sampai pembongkaran instalasi PLN berupa Meteran ( Alat Pembatas dan Pengukur / APP ), sedangkan- aktivitas Perdata ( SPH ) terabaikan yang juga disebabkan kelemahan segi formil & materiilnya. Sejak PLN berubah bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang didirikan dengan Akta Sutjipto SH, Notaris Jakarta tertanggal 30 Juli 1994 nomor 169 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1994, maka dalam tindakan hukum perlakuannya disamakan dengan badan hukum Perseroan Terbatas yang diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1995. Salah satu konsekuensi dari perubahan status identik dengan badan hukum Perdata tersebut ialah mengutamakan nuansa perdata dalam setiap tindakan hukumnya, termasuk pada penyelesaian ganti rugi melalui SPH. Berkaitan dengan hukum Kenotariatan terdapat salah satu media yang cukup kuat dalam segi pembuktian dan eksekusi apabila terjadi dispute antar para pihak dan belum pernah digunakan oleh PLN, yakni Grosse Akta Pengakuan Hutang yang pengaturannya tercantum dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Manfaat bagi PLN atas Grosse Akta Pengakuan Hutang antara lain : .Lebih memenuhi kekuatan syarat formil dan Materiil � Mempunyai kekuatan Fksekutorial �Efisiensi biaya jika pemhuat SPH Wan-prestasi Kekuatan Grosse Akta tersebut disamakan dengan suatu putusan Hakim Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penulis berkeyakinan sudah saatnya pihak PLN menerapkan Surat Pengakuan Hutang dalam bisnis Ketenagalistrikan, dengan beberapa pertimbangan dan manfaat antara lain : harus mengedepankan tindakan hukum perdata terhadap pelanggan/ pembelinya; harus memperkuat SPH dari segi formil dan meteriil dalam bentuk Notariil Akta. Akhirnya agar Grosse Akta Pengakuan Hutang dalam pelaksanaannya memenuhi kekuatan Eksekusi dalam penerbitannya harus memenuhi ketentuan dalam pasal 224 HIR, diantaranya harus bersifat pengakuan Sepihak dan tidak memuat syarat-syarat sebagaimana dalam suatu surat Perjanjian. Guna menghindari kerugian berlanjut yang dialami PLN akibat pengingkaran SPH, diperlukan adanya unsur pemaksa antara lain berupa lembaga Jaminan yang diberikan oleh pihak pembuat SPH baik oleh dirinya sendiri (Jaminan Kebendaan ) maupun Jaminan Perorangan ( borgtocht ). Dari bentuk-bentuk Jaminan yang populer di masyarakat , jaminan kebendaan menempati posisi yang lebih kuat karena memberikan status Kreditur sebagai Preferen ( diutamakan ). Namur penulis lebih dalam mengcover SPH lebih memilih jaminan perorangan berupa personal guarantee atau corporate guarantee, antara lain dengan pertimbangan lebih praktis dalam penerapannya. Agar jaminan dapat dilaksanakan dan dilain pihak Grosse Akta tetap memenuhi syarat untuk memenuhi unsur Eksekutorial maka ketentuan jaminan dan syarat-syarat lain yang bernuansa perjanjian tidak masuk dalam SPH, namun dibuat dalam format tersendiri yaitu Perjanjian Pembayaran Tagihan Susulan ( P2TS ) yang dibuat mendahului SPH dan ditandatangani oleh konsumen/ pelanggan hersama PLN. Dalam SPH dicantumkan ketentuan apabila terjadi pengingkaran atas hal-hal yang diakui ( khususnya pelaksanaan pembayaran tagihan susulan ), maka pemhuat SPH menyatakan ketentuan dalam P2TS berlaku dan mengikat. Diakui oleh penulis bahwa tidak terlalu mudah mewujudkan ide ini di lingkungan PLN karena akan lebih merepotkan pihak Manajemen Unit-unit yang hampir semua berpendidikan non-hukum, namun demi menempatkan posisi konsumen lebih setara ( equal ) maka cepat atau lambat lembaga ini sebaiknya dapat dilaksanakan di seluruh unit PLN.

Actions (login required)

View Item