Novia Nur Rahayu N. (2006) TINJAUAN TENTANG PPAT KHUSUSNYA MENGENAI TANGGUNG JAWAB PROFESI PPAT DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2006-novianurra-866-tmk26_0-k.pdf Download (249kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2006-novianurra-866-tmk_26_06.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pads bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai herikut : A.Bahwa akta PPAT merupakan suatu akta otentik, dimana ciri keotentikannya sesuai dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta secara tegas wlah discbutkan dalam penjelasan umum angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tabun 1996 Tentang Hak Tanggungan sebagai akta yang otentik. Dengan ditetapkannya akta PPAT sebagai akta otentik, maka memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat karena dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mengikat tidak hanya bagi kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tetapi juga mengikat bagi pihak ketiga. Dalam hal suatu akta tidak dibuat dihadapan PPAT, maka akta tersebut hanya sebagai Surat yang tertulis bagi kedua belah pihak raja, tanpa kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga mengenai perbuatan hukum yang telah dilakukan serta tidak dapat dilakukan pendaftaran ke Kantor Pertanahan untuk dicatatkan didalam sertifikatnya tanpa disertai dengan akta PPAT. B.Bahwa hatasan tanggung jawab hukum PPAT dalam menjalankan tanggung jawab profesinya terkait mat dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana ketentuan tersebut harus dircalisasikan dalam pelaksanakannya secara hati-hati dan teliti dengan tidak mengabaikan sumpah jabatan yang telah dilakukan serta kaidah moral yang tidak dapat begin) raja diabaikan. Seorang PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya harus disertai dengan tanggung jawab dan kepercayaan diri yang penuh, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar serta siap untuk bertanggungjawab jika terjadi kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam setiap tindakannya. C. Bahwa dalam hal terjadinya pemalsuan identitas dan keterangan yang tidak henar yang telah diberikan oleh penghadap sehubungan dengan pembuatan akta, maka PPAT yang bersangkutan dapat melakukan pembelaan meskipun didalam ketentuan hukum tentang PPAT belum diatur mengenai hal tersebut; dengan adanya jaminan kebenaran yang diberikan oleh penghadap yang dimuat didalam akta tersebut sebagai akta partij (akta para pihak) yang sesuai dengan kehendak/kctcrangan yang telah diberikan dimana PPAT bukanlah pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan atas kebenaran dan keaslian dari identitas penghadap, melainkan bertindak berdasarkan bukti materiil yang telah lengkap yang diberikan kepadanya. Apabila PPAT dituntut oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan ataupun diminta sebagai saksi dipengadilan maka hal tersebut hanya sebatas drnintakan keterangan sehubungan akta yang dibuatnya; disamping itu PPAT pun dapat meminta perlindungan hukum/upaya pembelaan kepada IPPAT sebagai suatu organisasi profcsi dimana ia bernaung.

Actions (login required)

View Item