DIANA YUNTARI, 099913542M (2002) RESTRUKTURISASI DINAS KESEHATAN PROPINSI JAWA TIMUR BERDASARKAN KESESUAIAN KEWENANGAN ANTARA PERATURAN PEMERINTAH NO.25 TAHUN 2000 DAN PERATURAN DAERAH NO.37 TAHUN 2000 :KAJIAN DI KANTOR DINAS KESEHATAN PROPINSI JAWA TIMUR. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2006-yuntaridia-1779-tka410-k.pdf Download (370kB) | Preview
Preview	Text (Fulltext) 36005.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah menyusun rekomendasi pengembangan model Struktur Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur berdasarkan kesesuaian kewenangan antara Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 37 tahun 2000. Penelitian ini merupakan analisis kebijakan dengan menggunakan pendekatan kelembagaan dan pendekatan kelompok dengan melakukan wawancara mendalam kepada seluruh Pejabat Struktural di Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur berjumlah 25 orang, Kepala Biro Organisasi Pemerintah Propinsi Jawa Timur, sejumlah Narasumber di Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk mengetahui persepsi mereka terhadap kesesuaian kewenangan antara Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 37 tahun 2000. Langkah Pertama adalah menjabarkan kewenangan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur didalam Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000, dan mengelompokkan tugas dan fungsi yang sejenis dari Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 37 tahun 2000. Langkah Selanjutnya adalah melakukan wawancara mendalam terhadap Pejabat Struktural, dari hasil wawancara didapatkan bahwa masing-masing Sub Dinas menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kewenangan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 sesuai bidangnya masing - masing. Dalam menjalankan fungsi tersebut masing - masing Sub Dinas telah membuat uraian tugas dan pada pelaksanaannya banyak dijumpai tugas - tugas yang tumpang tindih antara Sub Dinas satu dan lainnya. Dari hasil wawancara mendalam didapatkan juga pendapat yang menyatakan bahwa kewenangan II, III dan V berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 masih perlu diberi penjelasan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Struktur Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 37 tahun 2000 sudah sesuai dengan kewenangan Dinas Kesehatan Propinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000. Tetapi pada penjabaran di dalam tugas dan fungsi masing - masing Sub Dinas terjadi tumpang tindih / duplikasi, hal ini disebabkan persepsi yang berbeda dalam menterjemahkan beberapa kewenangan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 menjadi tugas dan fungsi Sub Dinas. Dari hasil penelitian direkomendasikan adanya perampingan Struktur Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dengan menggabungkan fungsi yang sejenis atau Struktur tetap, tetapi ada pengaturan dan koordinasi antar Sub Dinas.

Actions (login required)

View Item