Ahmad Imron Rozuli, 090214799 M (2005) PEMBANGUNAN DI ERA DESENTRALISASI Studi Kritis Realitas Pembangunan Dan Kelembagaan Di Kabupaten Blitar. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2006-rozuliahma-1795-ts2606-p.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (Halaman Depan) 36020_Part1.pdf Download (239kB) | Preview
Preview	Text (Fulltext1) 36020_Part2.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (Fulltext2) 36020_Part3.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text (Lampiran) 36020_Part4.pdf Download (316kB) | Preview

Abstract

Pembangunan (development) sebagai setting utama (mainset) dalam proses rekayasa perubahan sosial di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah mengkaji dan "mempersoalkan" realitas pembangunan sebagai akibat "ketidak¬adilan" atas sistem dan struktur yang ada dengan terjadinya pergulatan dan benturan kepentingan ekonomi dan politik serta masih lemahnya kelembagaan di Kabupaten Blitar yang berimbas dalam prosesi perubahan sosial (konteks pembangunan, pen). Era desentralisasi (otonomi luas pada Kabupaten/Kota) berdasarkan UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana kewenangan pengelolaan sebagian dilimpahkahkan/digeser ke daerah sebagai upaya melakukan perluasan partisipasi publik dan lebih mendekatkan pada rakyat. Realitas sosial dalam tinjauan paradigma kritis yakni dengan memadukan antara fakta empiris (obyektif) dan realitas subyektif (atas nilai) atas pembangunan dan kelembagan di Kabupaten Blitar. Nilai keadilan sosial (social justice) sebagai sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan, belum mencapai suatu taraf yang diharapkan. Pembangunan daerah masih menyisakan beragam persoalan-persoalan empiris. Kemiskinan, korupsi, ketidak-adilan, kesenjangan sosial-ekonomi dan ketergantungan yang mengiring dalam proses pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pencerahan (enlightenment) atas diskursus pembangunan dan alternatif pemikiran serta membuka ruang-ruang dialektik melalui observasi secara komprehensif untuk memahami dan "mempersoalkan" atas realitas (sosial) pembangunan dan kelembagaan sehingga dapat berimplikasi terhadap tindakan politik demi perubahan yang lebih baik. Konsepsi pembangunan tidak terhindarkan dari beragam aspek dimana menyangkut relasi perubahan sosial yang mengandung derivat politik dan ekonomi. Dalam konsep yang sederhana pembangunan sebagai perubahan sosial yang direncanakan atau rekayasa sosial (social enginering) yakni mengubah dari masyarakat yang belum berkembang (tradisional, primitif, dan terbelakang) menjadi masyarakat modern secara sosial, ekonomi dan budaya oleh para perencana pembangunan. Disamping konsepsi yang menolak proses pembangunan dunia dalam satu sistem (world system theory) dengan modernisasi yang mengiringi, sehingga memunculkan teori ketergantungan. Dapat dikatakan ada dua kelompok teori yang muncul dalam diskursus pembangunan yakni teori modernisasi dan teori ketergantungan, disamping diskursus keterbelakangan yang dianggap sebagai derivat dari posisi yang dieksploitasi oleh proses pembangunan. Perspektif ini dipertajam dengan konseptualisasi atas pergulatan ranah ekonomi politik sebagai bagian dari pisau bedah analisis kritis. Realitas (sosial) pembangunan dalam telaah kritis menyisir antara sisi empiris (obyektif) dan sisi nilai, dalam mengungkap dan mempersoalkan atas realitas tersebut. Sejalan dengan pemikiran Madzab Kritis terutama pemikiran Habermas, bahwa modernisasi yang mengiringi pembangunan adalah sebagai keniscayaan atas realitas sosial. Tugas dari bentuk pengetahuan kritis adalah menyingkapkan ciri-ciri patologis realitas maupun memperlihatkan fungsi-fungsi tafsiran-tafsiran faktual-alamiah dalam melestarikan realitas patologis (Hardiman, 2003:19). Sehingga melalui pendekatan kritis terhadap pembangunan di Indonesia serta terjadinya fenomena pergulatan ekonomi dan politik dalam episode berjalannya otonomi daerah, maka sebuah upaya refleksi menjadi penting untuk mendeskripsikan dan memberikan penjelasan serta pemahaman (verstehen) akan distorsi-distorsi pembangunan selama ini serta kuatnya pergumulan ekonomi¬-politik yang mengiringi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi realitas (sosial) pembangunan dan kelembagaan di Kabupaten Blitar diera desentralisasi berada pada situasi maraknya praktek korupsi dan kolusi yang luar biasa parah. Borok ini telah merambah ke masyarakat dan seakan "dibenarkan". Partisipasi dan aspirasi masyarakat masih banyak didistorsi oleh birokrasi negara. Masih lemahnya aspek kelembagaan, maraknya kasus-kasus KKN, dimana korupsi di Kabupaten Blitar menjadi kasus terbesar didaerah dengan nilai sebesar 68 M. Kasus dalam proyek fisik pembangunan seperti Perumahan di Desa Maliran, Jembatan Jugo. Kondisi masyarakat yang masih berkutat pada kemiskinan, tingginya angka pengangguran dan kondisi ketidak-adilan sistem dan struktur. Kemudian masalah ketergantungan "diri" masyarakat dalam perealisasiannya sebagai subyek yang otonom. Sementara ketimpangan dan kesenjangan sosial-ekonomi, keadilan hukum dan politik seakan menambah suramnya praktek otonomi daerah di Kabupaten Blitar. Potret buram atas realitas (sosial) budaya yang makin meminggirkan aspek norma dan nilai-nilai luhur sebagai kearifan lokal dan etika aktor-aktor politik makin merenggangkan kohesi sosial dan meningkatkan apatisme masyarakat terhadap pemerintah dan partai politik. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan lemahnya kualitas layanan publik tidak diimbangi dengan kesiapan aparatus daerah untuk menangkap substansi perubahan sosial yang terjadi. Dalam upaya ini perlu rekonstruksi pemikiran dan praksis dalam upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dengan penguatan kapasitas dan kelembagaan, reposisi peran birokrasi dalam upaya meningkatkan kualitas layanan pada publik. Pilihan cara pandang seperti tersebut diatas merupakan upaya alternatif untuk menyikapi kecenderungan umum yang hampir seragam dari pengambil kebijakan dalam proses pembangunan daerah yang banyak melenceng dari arah dan sasarannya, serta kurang berpijak pada prinsif keadilan sosial. Tentu semuanya merupakan pemikiran yang masih layak untuk diperdebatkan (debatable). Namun paling tidak upaya ini sebagai alternatif untuk mengatasi kebekuan terhadap cara pandang terhadap realitas pembangunan yang selama ini dianggap sebagai suatu kebenaran atau selalu dibenarkan terutama dari sisi para pengambil kebijakan (decission maker).

Actions (login required)

View Item