Mohammad Fauzi, 090214797 M (2005) DEMOKRATiSASI POLITIK DI MADURA PASCA PEMBERLAKUAN REGULASI OTONOMI DAERAH TAHUN 1999 (Studi Perbandingan Kabupaten Bangkalan dan Sampang). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2006-fauzimoham-1805-ts22_06.pdf Download (448kB) | Preview
Preview	Text (Fulltext) 36030.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Sejak pemberlakuan regulasi otonomi daerah tahun 1999 demokratisasi atau demokrasi politik di tingkat lokal kabupaten Bangkalan dan Sampang berpotensi mengalami perkembangan. Argumentasinya, karena otonomi daerah selain memberikan kewenangan teknik-administratif juga kewenangan politik kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri secara akuntabel, responsif, representatif. Namun demikian demokrasi sebagai suatu sistem politik tidak dengan sendirinya berkembang tanpa adanya peran dari aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, seperti, dukungan dari elite politik dan masyarakat yang dapat dilihat pada aspek kepercayaan dan prilakunya. Peran (kepercayaan dan prilaku) elite politik dan masyarakat terhadap demokrasi ini dideskripsikan pada penelitian, dengan menggunakan metode kualitatif-interpretatif, tepatnya, metode perbandingan kualitatif (qualitative comparative method). Yakni, suatu metode penelitian yang cukup handal dalam memaparkan peran elite politik formal dan masyarakat (terkait dengan structures of conciousness) terhadap demokrasi politik di kabupaten Bangkalan dan Sampang. Berdasarkan dari data penelitian, ternyata potensi demokrasi politik lokal dari regulasi otonomi daerah tidak artikulatif di kabupaten Bangkalan dan Sampang, karena demokrasi politik cenderung tidak stabil, bahkan pemerintahan tidak efektif dan terkonsolidasi terganggu oleh konflik politik berkepanjangan antar elite politik. Faktor-faktor penyebabnya, bukan hanya karena bangunan desain normatif U-U Otonomi Daerah yang rapuh, tetapi juga karena pola penerimaan dan prilaku politik elite politik dan masyarakat tidak linier dengan demokrasi. Proses pemilihan bupati dan pembuatan peraturan daerah di kabupaten Bangkalan dan Sampang merupakan diantara bukti kongkretnya�dimana pada proses politik ini mereka cenderung berprilaku inkonstitusional, tidak moderat, tidak toleran, demagogi, menggunakan cara-cara kekerasan, dan konspiratif. Kemungkinan besar praktik-praktik ini berkembang subur di dua kabupaten ini, karena pola budaya paternalistik tertanam mendalam di masyarakat--dimana elite tradisional keagamaan (kyai) sangat dominan dalam berbagai dimensi kehidupan sosial. Sehingga ketika elite tersebut berkuasa di lembaga eksekutif dan legislatif masyarakat tidak berani berseberangan dengannya�karena mengambil posisi berseberangan akan mengganggu hubungan dengannya yang selama ini terjalin kuat.

Actions (login required)

View Item