ARIFIN HARTANTO
(2006)
ASPEK JAMINAN SEBAGAI PERSYARATAN PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA BAGI PENGUSAHA KECIL.
Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
Hubungan kontraktual para pihak yang tertuang dalam perjanjian kredit yang ditandatangani para pihak merupakan perjanjian baku dengan klausula baku yang dibuat oleh pihak Bank. Unsur pemaksaan dalam penerapan klausulanya tidak sepenuhnya mutlak, kekuatan bargaining dari debitor masih dapat terjadi pada klausula - klausula yang mengatur bunga, provisi, waktu dan biaya. Terlepas dari berbagai pendapat yang terjadi atas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit, perjanjian baku yang diterapkan oleh pihak Bank tidak dapat dielakkan,karena Bank sebagai lembaga keuangan yang melayani masyarakat demi efisiensi tidak mungkin setiap kali duduk berunding menuju kesepakatan untuk setiap persetujuan pemberian kredit. Pentingnya arti jaminan dalam pemberian kredit bagi Bank merupakan amanat dari UU Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan pasal 1 ayat (23) menyebutkan sebagai penyerahan agunan dalam rangka pemberian kredit., agunan merupakan suatu kebendaan dari harta kekayaan yang diserahkan kepada Bank dan merupakan syarat yang harus didapatkan dan dikuasai oleh Bank, sehingga dengan adanya jaminan, kredit menjadi aman karena ada suatu yang dicadangkan oleh Bank untuk pelunasannya. Jaminan dapat mengurangi resiko kerugian apabila debitor baik sengaja maupun tidak sengaja tidak mampu melunasi kreditnya, dengan demikian secara benar Bank telah menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit Bagi nasabah menimbulkan pemahaman bahwa setiap kebutuhan dana untuk pembiayaan selalu disertai penyerahan barang jaminan dengan kriteria tertentu yang berbeda dengan kegiatan operasional pegadaian dan secara tidak langsung mendidik debitor agar dengan itikad baik berhati-hati dalam menggunakan kredit Bank dan mengelola usahanya sehingga dengan berakhirnya mass kredit, jaminan yang ia serahkan kepada Bank dapat kembali secara utuh. Dalam penerapan syarat pemberian kredit usaha kecil yang dilakukan oleh pihak Bank belumlah selaras dengan bunyi penjelasan pasal 1 angka 1 UU Nomor 9 tahun 1995 Tentang Usaha Kecil khususnya usaha kecil informal diantaranya industri rumah tangga sebagai usaha yang belum tercatat dan belum berbadan hukum,hal yang mustahil untuk memperoleh kredit Bank karena terbentur persyaratan yang diterapkan pihak Bank, terlebih terhadap aspek legal jaminan.
Actions (login required)
 |
View Item |
