Muhamad Hasanuddin, 030110174 N (2005) PERUBAHAN AKTA ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS DAN AKIBAT HUKUMNYA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2006-hasanuddin-1827-tmk41_06.pdf Download (216kB) | Preview
Preview	Text (Fulltext) 36048.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Berdasarkan perkembangan hubungan ekonomi, terutama dibidang usaha dan perdagangan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi di Indonesia tidak dapat dihindarkan. Indonesia harus membenahi peraturan perundang¬undangan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi melalui penyusunan produk-produk hukum atau pembaruan hukurn yang sudah ada dan sangat dibutuhkan untuk memberi landasan ekonomi tersebut. Sebagai badan hukum perseroan memiliki hak dan kewajiban. Status badan hukum tersebut baru dapat diperoleh jika anggaran dasarnya sudah disahkan oleh menteri kehakiman. Oleh karena itu untuk sctiap perubahan ketentuan anggaran dasar harus melalui prosedur yang benar untuk memberikan kepastian hukum. Perseroan dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga diwakili oleh organ perseroan, yang meliputi RU PS, Direksi dan Komisaris. Organ-organ ini dipilih dan diangkat secara teratur menurut mekanisme yang sudah ditetapkan dalam anggaran dasar maupun peraturan perseroan lainnya. Dalam praktek dimasyarakat, akta perubahan yang seharusnya mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ternyata ada yang tidak dilaporkan dan tidak mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan bahkan kemudian diikuti dengan dikeluarkannya akta perubahan yang lain. Konsekuensinya adalah adanya ketidakpastian hukum baik untuk intern perseroan sendiri maupun masyarakat yang memeiliki kepentingan terhadap perseroan tersebut. Sebagaimana dikatakan Pemerintah, UUPT dengan sengaja membedakan antara pengesahan dan persetujuan. instrumen pengesahan dipakai dalam rangka pendirian, sedangkan persetujuan sebagai instrumen perubahan. Pengesahan berkaitan dengan keberadaan (eksistensi) dan persetujuan tidak berkaitan dengan keberadaan. Karena itu, UUPT membedakan antara, pengesahan untuk pendirian PT dan persetujuan untuk perubahan anggaran dasar. Sebelum Akta Pendirian perseroan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Anggaran Dasar perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga, dan hanya mengikat para pendiri yang mengadakan perjanjian intuk mendirikan perseroan terbatas tersebut. Dengan diperolehnya pengesahan dari Menteri Kehakiman yang berarti berlakunya anggaran dasar perseroan secara menyeluruh terhadap semua pihak, baik ,pihak pendiri maupun pihak ketiga lainnya yang berkepentingan dengan perseroan, maka praktis Anggaran Dasar perseroan telah menjadi undang¬undang bagi semua pihak, dan bukan hanya menjadi undang-undang bagi para pembuatnya. Walau dernikian secara hirarkis anggaran dasar tidak dapat menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang Membentuknya. yaitu merosotnya kepercayaan para pelaku ekonomi terhadap perangkat hukum yang telah tersedia, sehingga akan mendatangkan keresahan dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi yang sedang giat dilaksanakan.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TMK. 41/06 Has p
Uncontrolled Keywords:	Akta Anggaran Dasar
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD2709-2930.7 Corporations H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2005-2216 Income and expenditure. Budget K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K115-130 The legal profession
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:	Creators NIM Muhamad Hasanuddin, 030110174 N UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Machsoen Ali, H.,SH.,MS UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Anisa Septiyo Ningtias
Date Deposited:	2016
Last Modified:	10 Jul 2017 19:43
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/36048
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item