YORGEMES DEREK HEGEMUR (2005) PEMBAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA ANTARA DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2006-hegemuryor-1833-th20_06.pdf Download (533kB) | Preview
Preview	Text (Fulltext) 36052.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Dana Otonomi Khusus yang disalurkan Pemerintah sejak tahun 2002 diharapkan dibagi secara adil dan berimbang antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten dan Kota di Papua sesuai Pasal 34 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua. Konsekwensinya Pemerintah Provinsi Papua harus menyediakan forum dengar pendapat untuk menampung usul dan saran dari Pemerintah Kabupaten dan Kota. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pembagian Dana Otonomi Khusus menurut Pola Merata maupun Pola Konsultasi dan Pemberian Arahan yang diterapkan Pemerintah Provinsi Papua berkarakter wewenang pengawasan atas pelaksanaan penggunaan Dana Otonomi Khusus. Pemerintah Provinsi telah menetapkan terlebih dahulu jumlah dana masing-masing kabupaten dan kota, standar atau kriteria pembagian dana dan mekanisme pembagian dan penyaluran. Akibatnya forum dengar pendapat untuk menampung usul dan saran dari Pemerintah Kabupaten dan Kota tidak sepenuhnya berjalan_ Pemerintah Provinsi Papua telah melanggar asas keterbukaan pemerintahan. Akibatnya Pemerintah Provinsi Papua tidak cukup memberikan pertimbangan atas semua kepentingan yang tersangkut, terutama kepentingan "daerah penghasil sumber daya alam". Berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (hukum tidak tertulis), terungkap bahwa tindakan Pemerintah Provinsi Papua telah melanggar asas motivering,. Tindakan Pemerintah Provinsi Papua telah menjurus kepada tindakan sewenang-wenang. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pembentukan daerah-daerah otonom kabupaten dan kota di Provnsi Papua, diketahui bahwa pembentukan dan pemekaran daerah-daerah tersebut berasal dari kabupaten induk yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1962 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat. Dikaitkan dengan Pasal 1 huruf a dan Pasal 34 UU Otsus Papua, semua kabupaten dan kota di Papua berstatus otonomi khusus. Konsekwensinya berhak atas Dana Otonomi Khusus, termasuk kabupaten dan kota yang menjadi cakupan Propinsi Irian Jaya Barat.

Actions (login required)

View Item