TEGOEH SOENTORO, 030310308/N (2006) PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN KAWIN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2006-soentorote-3298-tmk880-k.pdf Download (461kB) | Preview
Preview	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2006-soentorote-3298-tmk8806.pdf Download (638kB) | Preview

Abstract

Pembatalan suatu perjanjian kawin dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perjanjian kawin baik itu pihak suami dan/atau istri atau pihak ketiga kepada hakim, berdasarkan alasan tidak dipenuhinya syarat-syarat sahnya suatu perjanjian kawin sebagaimana dimaksud dalam Buku I Bab VII BW Tentang Perjanjian Kawin, terkait dengan syarat-syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 BW. Bilamana tidak dipenuhinya syarat "adanya konsesus" dan "kecakapan", maka perjanjian kawin tersebut "dapat dibatalkan" (vernietigbar). Sedangkan bilamana tidak dipenuhinya syarat "suatu hal tertentu" dan "sebab yang halal" yang berkaitan dengan isi perjanjian kawin, maka perjanjian kawin tersebut "batal demi hukum"( van rechtswege nietig). Dasar hukum penuntutan pembatalan melalui hakim adalah ketentuan pasal 1455 BW yang menyatakan bahwa barang siapa mengira bahwa is dapat menuntut pembatalan suatu perjanjian atas dasar berbagai alasan, diwajibkan memajukan alasan-alasan itu sekaligus, atas ancaman ditolaknya alasan-alasan terkemudian, kecuali apabila alasan¬alasan yang dimajukan terkemudian itu, karena salahnya pihak lawan tidak dapat diketahui lebih dahulu. Pembatalan perjanjian kawin akan membawa akibat hukum, baik kepada suami dan istri, ahli waris dan pihak ketiga yang terkait maupun tanggung jawab yang harus dipikul oleh Notaris baik secara perdata maupun pidana. Pembatalan berdasarkan batal demi hukum mempunyai konsekuensi hukum bahwa perjanjian kawin tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga perkawinan antara suami-istri tersebut dianggap tidak pernah ada perjanjian kawin. Akibat hukumnya adalah segala perbuatan hukum yang dilakukan terkait dengan harta kekayaan dalam perkawinan yang sudah terjadi, dapat dituntut pula pembatalannya. Sedangkan pembatalan berdasarkan "dapat dibatalkan" mempunyai konsekuensi hukum bahwa sejak pembatalan itu perjanjian kawin tidak berlaku lagi. Akibat hukumnya adalah segala perbuatan hukum yang dilakukan terkait dengan harta kekayaan dalam perkawinan yang sudah terjadi, tidak dapat dituntut pembatalannya Ketentuan ini berlaku bagi mereka yang tunduk dengan BW, sedangkan untuk penduduk asli berlaku hukum Islam. Tanggung jawab Notaris secara perdata adalah memberikan penggantian atas biaya, ganti rugi dan bunga kepada pihak yang dirugikan. Tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 84 UUJN, dapat diperkuat dengan ketentuan pasal 1365 BW mengenai perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad). Sedangkan secara pidana, Notaris dapat dituntut dikenai sanksi pidana akibat pembatalan akta perjanjian kawin berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal pasal 55, pasal 263, pasal 264, pasal 266, pasal 378 dan pasal 415 KUH Pidana.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TMK.88/06 Soe p
Uncontrolled Keywords:	CONTRACT MARRIAGE; LAW AD LEGISLATION
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7120-7197 Persons > K7155-7197 Domestic relations. Family law K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7120-7197 Persons > K7155-7197 Domestic relations. Family law > K7157-7179 Marriage. Husband and wife
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:	Creators NIM TEGOEH SOENTORO, 030310308/N UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Sri Handajani, S.H., M.Hum. UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Husnul Khotimah
Date Deposited:	2016
Last Modified:	06 Jun 2017 21:04
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/36211
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item