M. RIDWAN, 09035027 M (2006) TANAH HAK MILIK BEKAS HAK ADAT YANG BELUM TERDAFTAR SEBAGAI OBYEK JAMINAN MENURUT UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN (UUHT). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2007-ridwanm-3819-th03_07-k.pdf Download (474kB) | Preview
Preview	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2007-ridwanm-3819-th03_07.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Hak Tanggungan merupakan hak jaminan yang dibebankan atas hak atas tanah untuk pelunasan utang. Undang-Undang Hak Tanggungan memberikan jalan terhadap hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama yang telah memenuhi syarat untuk didaftarkan, akan tetapi belum terdaftar, untuk dijadikan obyek Haktanggungan(pasal 10 ayat (3) UUHT). Dijelaskan, Hak lama adalah hak kepemilikan atas tanah menurut hukum adat. Pemberian hak tanggungan terhadap hak atas tanah tersebut dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan. Dengan adanya ketentuan ini berarti penggunaan tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, rente, Letter C dan lain-lain sejenisnya, itu dimungkinan sebagai jaminan untuk mendapatkan dana pinjaman dari bank. Setelah dianalisa, ternyata hak atas tanah yang berasal dari, konversi hak lama sulit diwujudkan pembebanannya terhadap hak tanggungan. Kesulitan pemberian hak tanggungan terhadap hak atas tanah tersebut karena tenggang waktu yang disediakan Undang-undang dalam pemberian SKMHT dan penerbitan APHT terlalu singkat yaitu 3 (tiga) bulan, sedangkan administarasi pendaftaran tanah tidak bisa ditempu dalam waktu tiga bulan, namun apabila tidak diterbitkannya APHT dalam waktu tiga bulan setelah diberikannya SKMHT-nya batal demi hukum. Dari latar belakang tersebut, muncul masalah hukum, yaitu upaya hukum apa yang dapat yang dapat dilakukan agar hak milik bekas hak adat yang belum terdaftar dapat dijadikan obyek jaminan untuk memperoleh dana pinjaman bank? dan apaka kendala pembebanan hak jaminan atas hak milik bekas hak adat seperti yang dimungkinkan oleh Pasal 10 UUHT? Hasil penelitian dan analisa mengungkapkan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap tanah hak milik bekas hak adat yang belum terdaftar, untuk dijadikan obyek hak tanggungan adalah dengan cara melalui pendaftaran hak milik bekas hak adat. Namun ketentuan tersebut setelah dilaksanakan masih mengalami kendala hukum sehingga mempengaruhi pembebanannya. Kendala hukum yang dialami dalam pembebanan hak jaminan terhadap hak milik bekas hak adat tersebut diantaranya meliputi hanya hak atas tanah yang terdaftar sebagai obyek haktanggungan sebagai syarat yang ditentukan oleh UUHT. Kemudian proses pendaftaran hak atas tanah dan penetapan jangka waktu SKMHT. Kendala proses pendaftaran hak atas tanah adalah waktu proses penyelenggaraan pendaftaran hak milik atas tanah yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta daftar, mengenai bidang-bidang tanah, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya, sulit dilakukan dalam waktu singkat yaitu tiga bulan. Tenggang waktu yang disediakan Undang-undang dalam pemberian SKMHT dan penerbitan APHT yaitu tiga bulan, sedangkan administrasi pendaftaran tanah tidak bisa ditempuh dalam waktu tiga bulan. Apabila tidak diterbitkannya API-IT dalam waktu tiga bulan setelah diterbitkan SKMHT-nva batal demi hukum.

Actions (login required)

View Item