AMELIA ANGGRAENI de ROSARI, 030942037 N (2011) KEBERADAAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH BERKAITAN DENGAN AKTA YANG DIBUAT UNTUK PROSES PERADILAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2012-rosariamel-18246-tmk155-1.pdf Download (182kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2012-rosariamel-18246-tmk155-1.pdf Restricted to Registered users only Download (648kB) | Request a copy

Abstract

Dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak boleh menyimpang dari ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris, karena itu perlu adanya suatu pengawasan. Pihak yang melakukan pengawasan terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris sebagaimana pasal 1 angka 6 UU No. 30/2004. Keberadaan Majelis Pengawas bukan sebagai legitimasi melainkan berfungsi administratif sehingga apabila Notaris dipanggil oleh polisi dengan dugaan melakukan kelalaian dalam tugasnya membuat akta, maka pemanggilan polisi terhadap Notaris tersebut harus melalui ijin Majelis Pengawas. Judul tesis ini adalah �keberadaan Majelis Pengawas Daerah berkaitan dengan akta yang dibuat untuk proses peradilan�. Sasaran yang hendak dicapai dalam tesis ini adalah peran Majelis Pengawas Daerah dalam hal pelaksanaan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan hambatan-hambatan yang timbul dan upaya Majelis Pengawas Daerah dalam pelaksanaan pengawasan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Peran Majelis Pengawas Daerah yaitu memberikan persetujuan atau menolak memberikan persetujuan terhadap penyidik, kejaksaan maupun pengadilan untuk mengambil minuta akta yang disimpan notaris oleh penyidik, atau penuntut umum untuk kepentingan pemeriksaan peradilan. Pemanggilan Notaris untuk hadir dalam suatu pemeriksaan harus mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Hambatan yang timbul dari tindakan penyidik maupun jaksa penuntut umum yang mengambil foto copy minuta akta atau memanggil notaris guna proses pemeriksaan perkara pidana tanpa persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah adalah mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri. Gugat praperadilan tersebut diajukan atas dasar penyidik melakukan penyidikan tanpa didasarkan atas bukti permulaan kuat sebagaimana ditentukan dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP.

Actions (login required)

View Item