AHARS SULAIMAN, 030942030 (2011) AKIBAT HUKUM PENETAPAN ASAL USUL ANAK DALAM KEWARISAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) BAB I - gdlhub-gdl-s2-2012-sulaimanah-18252-tmk158-1.pdf Download (178kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2012-sulaimanah-18252-tmk158-1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penetapan asal usul anak dalam Hukum Waris Islam tidak akan mungkin dilepaskan dari status perkawinan dari kedua orang tuanya walaupun ruang lingkup penyelesaian hukumnya berbeda. Proses perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut harus dipandang sebagai pintu masuk untuk mengklarifikasi status waris anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah maupun dari hasil perkawinan dibawah tangan. Di Indonesia kasus hukum perkawinan dibawah tangan ini sangat banyak terjadi dan seakan menjadi masalah baru bagi perkembangan Hukum Perkawinan saat di Indonesia. Walaupun demikian penyelesaian masalah penetepan hak mewaris anak-anak tersebut tetap diupayakan untuk mendapatkan pengakuan dari Negara melalui penetapan pengadilan agama. Baik Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam telah memberikan ruang bagi masyarakat dan aparat hukum untuk mewujudkan kepastian hukum bagi para ahli waris yang memohonkan penetapan hak mewarisnya. Dalam perkawinan dibawah tangan walaupun secara yuridis tidak memberikan kepastian hukum bagi status mewariskan anak-anak lahir di bawah tangan, tetapi dalam kompilasi Hukum Islam minimal adanya pengakuan agar anak yang lahir di bawah tangan tersebut harus mendapatkan status kewarisan yang jelas. Karena itu solusi yang diberikan dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 dengan memohonkan penetapan kewarisan anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi status hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan. Yang perlu di antisipasi adalah adanya penyelundupan hukum sehingga dapat menimbulkan ketidak pastian hak mewaris dari para pewaris yang sah karena adanya anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan tersebut. Untuk itu perlu adanya terobosan-terobosan hukum agar untuk melindungi hak-hak para waris sehingga tidak terjadi penyelundupan hukum. Upaya pemerintah untuk memberikan peluang adanya penetapan status hak waris anak dari perkawinan di bawah tangan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan. Kita semua berharap agar adanya keinginan baik dari pemerintah untuk memberikan ruang bagi anak yang lahir dari perkawinan di bawak tangan ini mendapat status mewaris yang jelas setidaknya telah memberikan kepastian tentang hak mewaris bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan tersebut sehingga tidak terjadi kekacauan dalam hal hak mewaris bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan. Yang perlu di antisipasi adalah adanya penyelundupan hukum sehingga dapat menimbulkan ketidak pastian hak mewaris dari para pewaris yang sah karena adanya anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan tersebut. Untuk itu perlu adanya terobosan-terobosan hukum agar untuk melindungi hak-hak para waris sehingga tidak terjadi penyelundupan hukum. Upaya pemerintah untuk memberikan peluang adanya penetapan status hak waris anak dari perkawinan di bawah tangan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan. Kita semua berharap agar adanya keinginan baik dari pemerintah untuk memberikan ruang bagi anak yang lahir dari perkawinan di bawak tangan ini mendapat status mewaris yang jelas setidaknya telah memberikan kepastian tentang hak mewaris bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan tersebut sehingga tidak terjadi kekacauan dalam hal hak mewaris bagi anak-anak

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TMK 158 / 11 Sul a
Uncontrolled Keywords:	Hukum Waris
Subjects:	K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB632-636.2 Inheritance and succession
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:	Creators NIM AHARS SULAIMAN, 030942030 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor H. Afdol, Prof. Dr. S.H., M.S. UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Husnul Khotimah
Date Deposited:	2016
Last Modified:	01 Oct 2016 06:58
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/36416
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item