TRIYASSANTA ATMAJA, 090610428 – MH (2011) PRINSIP SEPARATE ENTITY PADA PERSEROAN TERBATAS BERKAITAN DENGAN LARANGAN JABATAN RANGKAP (INTERLOCKING DIRECTORATE) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2012-atmajatriy-18308-thb1511.pdf Download (169kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2012-atmajatriy-18308-thb1511.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Undang-Undang No. 5 tahun 1999 dirancang untuk menciptakan level of playing field bagi para pelaku usaha, dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Salah satu yang menarik adalah pengaturan tentang penyalahgunaan sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 4 UU No 5 Tahun 1999 yang membedakan 4 (empat) bentuk posisi dominan yang dilarang dalam dunia usaha karena dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu, posisi dominan yang bersifat umum, posisi dominan karena rangkap jabatan, posisi dominan karena kepemilikan saham dan posisi dominan karena penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan sebagai salah satu pelaku usaha terdapat konsep dan prinsip entitas terpisah (separate entity) dan tanggung jawab terbatas (limited liability) serta hapusnya tanggung jawab terbatas melalui prinsip piercing the corporate veil. Dalam rangka memanfaatkan limited liability tersebut, sebuah perseroan dapat mendirikan �Perseroan Anak� atau subsidiary untuk menjalankan bisnis �Perseroan Induk� (parent company). Dengan demikian sesuai prinsip keterpisahan dan perbedaan yang dikenal dengan istilah separate entity, maka aset Perseroan Induk dengan Perseroan Anak �terisolasi� terhadap kerugian potential yang akan dialami oleh salah satu di antaranya. Bahkan seringkali seorang direksi/komisaris di perusahaan induk menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan Anak.

Actions (login required)

View Item