ACHMAD FIDA' FAJAR FEBRIANSYAH, 030810122 M (2011) Kewenangan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya- Madura Dalam Perspektif Otonomi Daerah. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2012-febriansya-22757-thp041-k.pdf Download (303kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2012-febriansya-18511-thp0411.pdf Restricted to Registered users only Download (941kB) | Request a copy

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas wilayah-wilayah tertentu yang disebut dengan Provinsi dan Kabupaten/kota yang masing-masing wilayah ersebut mempunyai kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan di masing-masing wilayah dengan tetap mendasarkan kepada Konsitusi dan peraturan perundangan yang lain Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 32 Tahun 2004, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan Otonomi daerah yang didasarkan kepada UU No. 32 Tahun 2004 adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS). BPWS dapat dipandang sebagai suatu lembaga khusus yang memiliki wewenang penuh untuk mengelola wilayah disekitar jembatan Suramadu dalam rangka pengembangan wilayah Surabaya Madura sebagai pusat pengembangan perekonomian khususnya diwilayah Provinsi Jawa Timur Bahwa berdasarkan tugas dan kedudukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008, nampak bahwa BPWS memiliki beberapa kewenangan tertentu yang secara kewilayahan berada di wilayah Surabaya dan Madura. Tentunya beberapa kewenangan tersebut dapat menimbulkan beberapa kewenangan yang saling bertumpang tindih dengan kedua daerah otonom tersebut.

Actions (login required)

View Item