RM. ARMAYA MANGKUNEGARA
(2012)
PENAFSIRAN HUKUM DALAM PERKARA PIDANA KEHUTANAN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI.
Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) mengatur subyek hukum berupa orang perorang (naturlijk persoon) dan badan hukum/korporasi (rechtpersoon). Pengaturan ini memberikan implikasi terhadap segala tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum tersebut. Termasuk tindak pidana kehutanan. Persoalan hukum yang ada di dalam UU Kehutanan adalah mengenai pengaturan korporasi sebagai pelaku tindak pidana kehutanan. Satu sisi keberadaan korporasi diakui, di sisi yang lain UU Kehutanan tidak memberikan beban pertanggungjawaban kepada korporasi itu. Itulah sebab mengapa tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh korporasi belum bisa dipToses secara optimal oleh aparat penegak hukum. Meskipun Pasal 78 ayat (14) UU Kehutanan juga mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana bagi tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh korporasi, namun pengaturan ini hanya berlaku untuk pengurusnya saja. Korporasi sebagai pelaku tidak diatur sanksi pidananya. UU Kehutanan juga tidak memberikan pengaturan yang tegas dan eksplisit mengenai tindakan-tindakan mana yang dilakukan oleh korporasi atau oleh subyek hukum lain. Sehingga tidak mudah untuk menentukan tindak pidana kehutanan mana yang bisa dilakukan oleh korporasi. Kondisi demikian menunjukkan bahwa pengaturan korporasi baik dari rumusan delik maupun pertanggungjawaban pidana pada UU Kehutanan masih belum jelas atau kabur. Pengaturan yang demikian perlu ada solusi akademis untuk diaplikasikan sehingga tidak muncul persoalan dalam penegakan hukum di bidang kehutanan. Persoalan hukum mengenai pengaturan yang tidak jelas tersebut bisa diupayakan dengan menggunakan metode penafsiran hukum. Penafsiran hukum terhadap ketentuan UU Kehutanan dapat memberikan solusi dalam rangka penegakan hukum pidana di bidang kehutanan. Sebab pengaturan yang kabur dari UU akan mempersulit aparat penegak hukum untuk menegakkan UU tersebut. Untuk menentukan subyek hukum berupa korporasi dalam UU Kehutanan bisa digunakan metode penafsiran otentik dengan melihat ketentuan penjelasan Pasal 50 ayat (1). Sedangkan mengenai jenis-jenis korporasi bisa dilihat pada ketentuan penjelasan Pasal 78 ayat (14) UU Kehutanan. Adapun untuk menentukan tindak pidana kehutanan yang dapat dilakukan oleh korporasi bisa menggunakan metode penafsiran gramatikal dengan melihat rumusan awal subyek no_rmanya. Khusus pertanggungjawaban bagi korporasi yang melanggar ketentuan Pasal 38 ayat (4) tidak diatur oleh Pasal 78 ayat (14). Maka harus ditafsirkan dengan menggunakan metode penafsiran teleologis dan penafsiran sistematis. Penafsiran teleologis yaitu melihat tujuan pengaturan pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana kehutanan. Sedangkan penafsiran sistematis melihat kedudukan Pasal 38 ayat (4) yang terletak dalam satu Bab dengan Pasal 50 UU Kehutanan yang merupakan salah satu rumusan delik dalam UU Kehutanan.
Actions (login required)
 |
View Item |
