EFFENDHI DJUPRIANTO, 31044062 (2011) PENGAWASAN DPRD TERHADAP PERENCANAAN APBD BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM DAN PENDAPAT MASYARAKAT. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2012-djuprianto-23682-th-01-12-k.pdf Download (299kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2012-djuprianto-20216-th0112.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Partisipasi publik terhadap penyusunan Raperda APBD telah diakomodir dalam beberapa ketentuan dalam peraturan perundang - undangan, namun pengaturannya belum tersistematis dengan baik dan belum secara tegas mengatur tentang kewenangan anggota DPRD dalam mengimplementasikan keinginan rakyat yang diserap melalui dengar pendapat dan dari hasil reses. Pada sisi yang lain anggota DPRD tidak hanya mewakili dan memperjuangkan partai politik yang yang mengusungnya sebagai calon dalam pemilihan umum tetapi juga mempunyai posisi dan peran sebagai perwakilan politik yang menyuarakan kepentingan dan aspirasi dari rakyat yang diwakilinya sehingga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk penyusunan Raperda APBD partisipasi publik selalu harus diperhatikan. Dalam hal ini pengawasan PERDA oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah diatur dalam beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa Fungsi pengawasan DPRD merupakan suatu proses untuk melakukan koreksi terhadap penyimpangan dalam pemerintahan terutama yang telah dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah dengan tujuan untuk melihat sejauhmana dan bagaimana lembaga publik ( pemerintah daerah ) telah menjalankan kegiatan sesuai tujuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersebut, dengan melakukan kegiatan berupa dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, dan pembentukan panitia kerja yang sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.

Actions (login required)

View Item