YULIANA, 031043099 (2011) PEMBATALAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMILUKADA OLEH KPUD. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2012-yuliana-23816-th-03-12-k.pdf Download (299kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2012-yuliana-20237-th0312.pdf Restricted to Registered users only Download (896kB) | Request a copy

Abstract

Pemilihan Umum kepala daerah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat lokal atau daerah.. Secara ideal pemilihan umum bertujuan agar terselenggara perubahan kekuasaan pemerintahan secara teratur, damai sesuai dengan mekanisme yang dijamin dan ditentukan oleh konstitusi. .Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD. Dalam melaksanakan tugasnya KPUD akan menetapkan pasangan calon yang akan mengikuti pemilihan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penetapan yang dilakukan oleh KPUD terhadap pasangan bakal Calon dilakukan setelah para bakal calon memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan KPUD dalam melakukan pembatalan terhadap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam proses penyelenggaran pemilukada langsung di daerah. Dan untuk Menganalisis Upaya hukum terhadap Keputusan KPUD Tentang Pembatalan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.Dari hasil penelitian dan analisis statute approach, case approach dan conceptual approach menunjukkan bahwa dalam perkembangan pelaksanaan pemilukada di Indonesia khususnya dibeberapa daerah telah banyak menimbulkan masalah. Salah satu masalah yang ada adalah dengan adanya calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak dapat mengikuti pesta demokrasi karena di batalkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah. Secara hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pembatalan terhadap calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang tidak memenuhi syarat. Disisi lain akibat dari pembatalan yang dilakukan oleh KPUD tidak memberikan rasa keadilan bagi calon dan dianggap melanggar konstitusi karena haknya sebagai warga negara untuk ikut serta dalam pemilukada. Adapun upaya hukum yang ditempuh akibat Pembatalan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh KPUD adalah dengan menggunakan dua lembaga peradilan yang ada yaitu lembaga Peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung yakni Pengadilan Tata Usaha Negara dan melalui Mahkamah konstitusi.

Actions (login required)

View Item