ADDY IMANNSYAH, 030810031 M (2011) PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA (Studi Kasus Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/94/KPTS/013/2011 Tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Timur). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2012-imannsyaha-23814-th-11-12-k.pdf Download (312kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2012-imannsyaha-20239-th1112.pdf Restricted to Registered users only Download (804kB) | Request a copy

Abstract

Kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang dijamin dalam UUD 945 dan undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan-ketentuan tersebut relevan dengan instrumen-instrumen hak asasi internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Konvensi Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam undang-undang No.15 Tahun 2005. Dengan pengaturan dalam ketentuan-ketentuan hukum tersebut, maka kebebasan beragama menjadi hak dasar yang juga harus dilindungi oleh negara sebagaimana hak-hak dasar lainnya.Namun demikian, dalam implementasinya hak-hak ini tidak mudah diwujudkan. Negara seringkali melakukan pelanggaran bahkan penghapusan terhadap perbedaan keyakinan dan agama kelompok-kelompok tertentu. Hal ini dapat dilihat dari langkah-langkah yang digunakan negara untuk mengatur hak ini dalam ketentuan ditingkat lokal. Salah satu ontohnya adalah SK No.188/94/KPTS/013/2011 tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Jawa Timur yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur pada Februari 2011. Akibat dari penerbitan SK tersebut, kelompok Ahmadiyah tidak dapat melakukan aktivitas keagamaan sebagaimana biasanya seperti menyebarkan agamanya, menggunakan identitas dan simbol-simbol Ahmadiyah di Mesjid, sekolah dan seterusnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945, undang-undang dan instrumen-instrumen hak asasi internasional, khususnya ICCPR/Kovenan Sippol. Objek penelitian adalah SK No.188/94/KPTS/013/2011 yang secara substantif melarang aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Jawa Timur. Penelitian ini merekomendasikan kepada Jemaah Ahmadiyah baik kapasitasnya sebagai kelompok keagamaan maupun sebagai individu untuk melakukan langkah-langkah hukum sebagaimana diatur dalam sitem hukum Indonesia misalnya gugatan dipengadilan Tata Usaha Negara atau melaporkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komite Internasional Hak Asasi Manusia.

Actions (login required)

View Item