PUDJI ASTUTI, 090710387D (2011) PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PENDIDIKAN PADA TINGKAT PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH. Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2012-astutipudj-20628-7.abstr-k.pdf Download (316kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 15.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis filosofi pendidikan, karakteristik, bentuk-bentuk dan penanggulangan tindak pidana di bidang pendidikan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian meliputi : 1. Pendidikan bertujuan mewujudkan manusia yang sesuai dengan nilai-nilai ideologi bangsa yaitu manusia Pancasila. Namun demikian pelaksanaanya terhambat dengan adanya tindak pidana di bidang pendidikan. Tindak pidana di bidang pendidikan merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan proses pembelajaran yaitu in put, proses, dan out put. Tujuan penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana di bidang pendidikan cenderung untuk memperbaiki pelaku bukan membalasnya dengan memperhatikan kebutuhan pelakunya. Hal ini sesuai dengan sifat memperbaiki dalam pendidikan. 2. Bentuk tindak pidana di bidang pendidikan dikelompokkan sebagai tindak pidana umum bila melanggar ketentuan Buku II KUHP. Dikelompokkan dalam tindak pidana tertentu jika melanggar kepentingan hukum tertentu yaitu kepentingan individu akan hak untuk memperoleh pendidikan. Dikelompokkan dalam tindak pidana khusus jika melanggar ketentuan yang dirumuskan di luar KUHP. Undang-undang Sisdiknas sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan hanya mengenal tindak pidana kejahatan saja dan merupakan pelengkap dalam KUHP 3. Penanggulangan tindak pidana pendidikan dilakukan melalui : 1) Upaya Pencegahan (non penal) Dilaksanakan dengan jalan meningkatkan peranan Dewan Kehormatan Etika Profesi Guru yang berkewajiban untuk mensosialisasikan dan menegakkan Etika Profesi Guru serta mengawasi pelaksanaan profesionalitas guru. 2) Upaya Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan (mediasi penal) Dilaksanakan secara musyawarah dengan para pihak, dengan pertimbangan menghemat waktu, tenaga, biaya, dan perkembangan psikologis peserta didik. 3) Upaya Penyelesaian melalui Sarana Hukum Pidana (sarana penal) Dilaksanakan melalui putusan hakim dengan menerapkan ketentuan hukum yang berbeda untuk kasus yang sama

Actions (login required)

View Item