HENDRA PURWITO, 031042078 N (2012) KEWENANGAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS BERDASARKAN GOLONGAN PENDUDUK PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-purwitohen-22329-4.abstr-.pdf Download (62kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-purwitohen-22329-12 full text.pdf Restricted to Registered users only Download (555kB) | Request a copy

Abstract

Surat Keterangan Waris (SKW) merupakan salah satu alat bukti yang menerangkan seseorang adalah sebagai ahli waris dari pewaris yang telah meninggal dunia. Dalam membuatan Surat Keterangan Waris sampai sekarang harus berdasarkan pada pembagian golongan penduduk berdasarkan pada ketentuan Pasal 131 dan 161 I.S (Indesche Staats Regeling) dan Pasal 111 Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agaria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) Nomor Dpt/1/63/12/69 Tahun 1969, Tentang Surat Keterangan Waris dan Pembuktian Kewarganegaraan, dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3, Tahun 1997 serta Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dalam pembuatan Surat Keterangan Waris yang berdasarkan pada pembagian golongan penduduk pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan sebagia peraturan pelaksana dari Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945,menimbulkan ketidak pastian hukum dan merupakan bentuk diskriminasi terhadap warga negara Indonesia. Dalam menganalisa Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum (legal research) dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) untuk mengetahui penerapan pembuatan Surat Keterangan Waris berdasarkan golongan penduduk, Pejabat yang berwenang membuat Akta Keterangan Waris dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh para ahli waris terhadap penolakan Akta Keterangan Waris yang dibuat di Notaris oleh Badan Pertanahan Nasional dalam proses peralihan hak atas tanah yang diperoleh dari harta warisan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, maka pembuatan Surat Keterangan Waris tidak berdasarkan pada golongan penduduk dan Notaris berwenang membuat Akta Keterangan Waris bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan golongan penduduk. Demikian juga dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam proses peralihan hak yang diperoleh dari harta warisan, tidak boleh menolak Akta Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris.

Actions (login required)

View Item