AKTA NOTARIS YANG DIBATALKAN AKIBAT PENYIMPANGAN PROSEDUR DALAM PENANDATANGAN AKTA NOTARIS

KHASANAH, 031042027 (2012) AKTA NOTARIS YANG DIBATALKAN AKIBAT PENYIMPANGAN PROSEDUR DALAM PENANDATANGAN AKTA NOTARIS. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2013-khasanah-22327-5.abstr-.pdf

Download (525kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2013-khasanah-22327-13 full text.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Akta yang dibuat Notaris memenuhi unsur dan syarat serta ciri yang ditentukan undang-undang sehingga lahir atau tercipta akta otentik yang memberikan pegangan para pihak apabila terjadi konflik dikemudian hari. Akta notaris yang mengandung cacat hukum berarti dalam pembuatan akta tidak memenuhi unsur-unsur baik formal maupun materilnya, yang berakibat akta kehilangan daya otentiknya dan menjadi akta yang dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Penyimpangan prosedur dalam penandatanganan akta notaris inilah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah akibat hokum pelaksanaan penandatanganan akta notaris yang menyimpang dari Undangundang Jabatan Notaris, dan pertanggungjawaban Notaris atas akta yang ditandatanganinya yang dibatalkan akibat penyimpangan Prosedur dalam penandatanganan akta notaris Hasil penelitian yang di dapat dalam penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan penandatanganan akta notaris yang menyimpang dari Undangundang Jabatan Notaris menyebabkan akta notaris tersebut dibatalkan, kemudian akta tersebut membawa konsekuensi yuridis terhadap notaris berupa sanksi perdata, administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi perdata berupa gugatan ganti kerugian atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana pasal 84 UUJN jo pasal 1365 KUH Perdata. Sanksi administrative berupa sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 UUJN dan sanksi pidana sebagaimana pasal 263 KUHP.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK 53/12 Kha a
Uncontrolled Keywords: Penandatanganan Akta, Penyimpangan Prosedur
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K115-130 The legal profession
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K623-968 Civil law > K830-968 Obligations > K840-917 Contracts
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsNIM
KHASANAH, 031042027UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorM. Hadi Shubhan, Dr., S.H., M.H., CNUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Dhani Karolyn Putri
Date Deposited: 2016
Last Modified: 21 Oct 2016 22:25
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/36613
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item