MEYLIANI KISIYANTO, 031042066 N (2012) TANGGUNG JAWAB NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL AKTA NOTARIS LAIN TERHADAP SENGKETA AKTA TERSEBUT. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-kisiyantom-22343-4.abstr-.pdf Download (563kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-kisiyantom-22343-13 full text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pada masa sekarang, peranan notaris sangat penting dan dibutuhkan dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya dalam kegiatan berbisnis di masyarakat. Akta yang dibuat oleh notaris ini mempunyai peranan yang sangat besar, khususnya sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa di kemudian hari dan memerlukan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak. Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Seorang notaris yang meninggal, berhenti atau diberhentikan sementara, protokol notarisnya akan diserahkan kepada notaris pemegang protokol akta yang sah, agar para pihak yang terlibat dalam akta notaris dapat meminta salinan akta kepada notaris pemegang protocol akta tersebut. Batas tanggung jawab notaris dapat dilihat dalam Pasal 65 UUJN, dimana meskipun protokol notaris telah diserahkan kepada notaris pemegang protokol yang ditunjuk, notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris tetap bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya tersebut. Sebagai suatu penelitian hukum, maka penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka apabila notaris pemegang protokol akta notaris lain mengetahui dengan jelas bahwa minuta akta dari notaris pembuat akta cacat hukum dan menjadi akta yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan namun salinan akta tetap dikeluarkan, maka notaries pemegang protokol akta notaris lain dapat dikatakan turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dintentukan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Demikian pula, apabila notaris pembuat akta dengan sengaja atau tidak membuat akta yang mengakibatkan akta yang dibuatnya tersebut merugikan para pihak yang terlibat dalam akta dan terbukti sebagai akta palsu, maka notaries pembuat akta juga dapat dikenakan sanksi pidana, perdata maupun administrative sebagaimana diatur dalam KUHP, UUJN, dan KUHPerdata.

Actions (login required)

View Item