PRISKA KHOEWAY, 031042049 (2012) TANGGUNG GUGAT PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP KESALAHAN PEMBUATAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN YANG TELAH DIDAFTARKAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-khoewaypri-22346-4.abstr-.pdf Download (512kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-khoewaypri-22346-12 full text.pdf Restricted to Registered users only Download (857kB) | Request a copy

Abstract

Dalam menjalankan profesinya, seorang profesional harus bertindak secara cermat dan teliti. Walaupun demikian tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan ataupun kekeliruan yang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Hal inipun yang dialami oleh seorang PPAT dimana dalam pembuatan APHT, terdapat kesalahan penulisan atau pengetikan nama dan identitas debitur. Bahkan kesalahan tersebut baru disadari ketika sertipikat hak tanggungan telah diterbitkan atas nama kreditur selaku pemegang hak tanggungan. Berdasarkan hal tersebut maka ada dua permasalahan yang dibahas yaitu mengenai akibat hukum terhadap kesalahan pembuatan APHT yang telah didaftarkan serta tanggung gugat PPAT serta tindakan yang harus dilakukan PPAT terkait dengan kesalahan pembuatan APHT. Adapun pendekatan yang digunakan dalam mengkaji kedua permasalahan tersebut adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konsep (Conceptual Approach), dan studi kasus (Case Study). Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1996, kesalahan penulisan atau pengetikan nama dan identitas debitur pada APHT mengakibatkan APHT tersebut batal demi hukum. Hal ini berarti APHT tersebut dianggap tidak pernah ada sebelumnya. Dengan demikian hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur apabila kelak ia ingin mengeksekusi objek jaminan milik debitur tersebut. Akibat adanya kerugian yang diderita oleh kreditur maka terhadap PPAT yang bersangkutan dapat dimintai pertanggung jawaban untuk mengganti kerugian. Dasar gugatan yang tepat untuk digunakan dalam kasus ini adalah Pasal 1365 BW tentang Perbuatan Melanggar Hukum. Selain itu dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang PPAT, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai tindakan yang dapat dilakukan oleh seorang PPAT apabila terjadi kesalahan penulisan atau pengetikan dalam minuta akta yang dibuatnya. Berbeda halnya dengan Notaris dimana dalam ketentuan Pasal 51 UU Nomor 30 Tahun 2004, memberikan kewenangan kepada seorang Notaris untuk membuat Berita Acara Pembetulan untuk memperbaiki kesalahan penulisan atau pengetikan pada minuta akta yang dibuatnya. Dengan demikian untuk meminimalkan resiko di kemudian hari, maka berdasarkan analogi hukum, ketentuan Pasal 51 UU Nomor 30 Tahun 2004 dapat diterapkan bagi seorang PPAT dalam pembuatan akta-aktanya.

Actions (login required)

View Item