EDO YUDANTO, 031042061 (2012) PENYESUAIAN SUBYEK HUKUM PELAKU KEGIATAN USAHA PENGIRIMAN UANG AKIBAT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-yudantoedo-22373-5.abst-t.pdf Download (207kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-yudantoedo-22373-13 full text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Perkembangan teknologi mendorong munculnya bidang usaha baru pada bidang keuangan. Secara khusus, bidang usaha tersebut menyediakan jasa untuk menjadi media pengiriman dan penerimaan sejumlah dana. Usaha tersebut berdasarkan PBI 8/28/PBI/2006 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang disebut dengan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang. Peraturan tersebut mencakup subyek hukum pelaku yang terdiri atas Penyelenggara Pengiriman Uang dan Money Transfer Operator. Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, muncul Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana yang didalam salah satu ketentuannya yakni Pasal 69 (1) menyebutkan Penyelenggara Transfer Dana harus memenuhi syarat komulatif berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi dan mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Penyelenggara Pengiriman Uang dan Money Transfer Operator merupakan subyek hukum pelaku di dalam Kegiatan Usaha Pengiriman Uang. Alternatif bentuk usaha bagi pelaku Kegiatan Usaha Pengiriman Uang sangatlah luas, diantaranya adalah perorangan, badan usaha bukan badan hukum, badan hukum serta badan usaha asing. Setelah adanya ketentuan Pasal 69 (1) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana secara komulatif harus melakukan penyesuaian izin menjadi satu lembaga Penyelenggara Transfer Dana serta wajib berbadan hukum. Langkah-langkah penyesuaian yang dapat dilakukan oleh setiap subyek hukum pelaku memiliki perbedaan didasari oleh bentuk badan usahanya. Proses penyesuaian tersebut terkait erat dengan fungsi Notaris didalam kedudukannya sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik. Keberadaan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna merupakan syarat mutlak dapat didirikannya Badan Hukum

Actions (login required)

View Item