LEGALITAS SISTEM PEMBAYARAN MOBILE PAYMENT OLEH PENYELENGGARA JASA TELEKOMUNIKASI

SETIYO ADI SAPUTRA, 031042051 (2012) LEGALITAS SISTEM PEMBAYARAN MOBILE PAYMENT OLEH PENYELENGGARA JASA TELEKOMUNIKASI. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2013-saputraset-22376-6.abst-i.pdf

Download (210kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2013-saputraset-22376-18 full text.pdf
Restricted to Registered users only

Download (981kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pembayaran elektronik semakin berkembang dimana akhir-akhir ini muncul cara pembayaran baru. Penyelenggara jasa telekomunikasi membuat sistem pembayaran baru dalam transaksi jual beli barang dan jasa di Indonesia dengan dinamakan “mobile payment”. Mobile payment sesungguhnya merupakan teknologi pembayaran dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seluler dimana dengan sebuah aplikasi memungkinkan micropayment dilakukan melalui telepon seluler untuk bertransaksi keuangan dengan menggunakan uang elektronik. Sistem pembayaran yang baru ini menimbulkan suatu permasalahan, penulis ingin memfokuskan penelitian ini mengenai legalitas sistem pembayaran mobile payment oleh penyelenggara jasa telekomunikasi dengan rumusan masalah karateristik dari sistem pembayaran mobile payment di Indonesia, dan sistem pembayaran mobile payment dalam prinsip-prinsip hukum perjanjian. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam mobile payment konsep uang elektronik dengan pulsa itu berbeda dan penyelenggara jasa telekomunikasi dapat menjadi prinsipal dalam transaksi online berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 30 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. Transaksi jual beli dalam mobile payment tetap sah berdasarkan prinsip-prinsip perjanjian. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, penyelenggara jasa telekomunikasi bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan kesalahan teknologi yang dialami pedagang dan pembeli kecuali bisa dibuktikan lain.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK.68/12 Sap l
Uncontrolled Keywords: Mobile Payment, Hubungan Kontraktual
Subjects: K Law > K Law (General)
T Technology > T Technology (General) > T10.5-11.9 Communication of technical information
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsNIM
SETIYO ADI SAPUTRA, 031042051UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorAgus Yudha Hernoko, Prof., Dr., S.H., M.HUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Dhani Karolyn Putri
Date Deposited: 2016
Last Modified: 20 Oct 2016 20:56
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/36635
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item