WIEDHA RESTYA RACHMAYANI, 031042033 N (2012) KEHADIRAN NOTARIS YANG DATANG DALAM PROSES PERADILAN TANPA PERSETUJUAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-rachmayani-22489-5.absct-t.pdf Download (62kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-rachmayani-22489-12full.pdf Restricted to Registered users only Download (476kB) | Request a copy

Abstract

\Pasal 66 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaries mengatur penyidik, penuntut umu dan hakim yang ingin memanggil notaries untuk diminta keterangan mengenai akta yang dibuatnya harus dengan persetujuan dari Majelis pengawas daerah. Pada kenyataan sekarang ini banyak notaries yang hadir dalam proses peradilan tanpa adanya persetujuan Majelis pengawas daerah. Penulisan ini merupakan penulisan yuridis noramative, dengan berdasarkan pada norma – norma yang ada pada UUJN dan peraturan – peraturan terkait lainnya serta bahan-bahan hukum yang relevan. Menurut hasil dari penulisan tesis ini menunjukkan bahwa : pertama akibat hukum terhadap kehadiran notaries yang dating dalam proses peradilan terkait kata yang dibuatnya tidak langsung dapat membatalkan berita acara dari proses peradilan, tetapi dapat dibatalkan melalui pra peradilan terhadap penyidikan tersebut. Kedua tanggung jawab notaries terbagi menjadi dua yaitu : tanggung jawab etik yang berdasar pada kode etik notaris dan tanggung jawab hukum yang berdasar pada UUJN.

Actions (login required)

View Item