KUKUH MULDJO RAHARDJO, 030810518 N (2010) KEBERADAAN PASAL 15 AYAT (2) HURUF F UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DALAM PRAKTEK KENOTARIATAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-rahardjoku-22540-5.abstr-.pdf Download (66kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-rahardjoku-22540-11full.pdf Restricted to Registered users only Download (462kB) | Request a copy

Abstract

Dewasa ini masyarakat Indonesia semakin menunjukkan apresiasi yang tinggi terhadap perkembangan dan dinamika hukum negara kita. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang pasti dan jelas dan didukung oleh adanya alat bukti. Alat bukti tersebutlah yang dapat menentukan secara jelas mengenai hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek dalam lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat. Dengan berlakunya Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 15 ayat 2 huruf F hendaknya semakin mempertegas keberadaan Notaris sebagai Pejabat yang berwenang untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Namun dalam pelaksanaan terdapat hambatan-hambatan yang masih ditemui oleh Notaris, sebagai pejabat yang diberikan wewenang oleh Negara. Sasaran dari penulisan tesis ini adalah untuk memberikan gambaran keberadaaan Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan adalah tidak terbantahkan. Peraturan Pemerintah yang komprehensif sangat dibutuhkan guna mempertegas eksistensi Notaris berkaitan dengan Pasal 15 ayat 2 Huruf F tersebut. ADLN � PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TESIS

Actions (login required)

View Item