RENI FEBRIANTI, 031042083 (2012) PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) ATAS TRANSAKSI TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA SAMARINDA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-febriantir-22545-6.abstra-t.pdf Download (55kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-febriantir-22545-13full.pdf Restricted to Registered users only Download (271kB) | Request a copy

Abstract

Meningkatnya kegiatan pembangunan disegala bidang, menyebabkan meningkatnya keperluan akan tersedianya tanah dan atau bangunan. Sedangkan tanah dan atau bangunan persediaannya sangat terbatas. Mengigat pentingnya tanah dan atau bangunan tersebut dalam kehidupan, maka sudah sewajarnya jika orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan nilai ekonomis serta manfaat dari tanah dan atau bangunan karena adanya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dikenakan pajak oleh negara. Pajak yang dimaksud adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permasalahan-permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : Eksistensi pengaturan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang ada dalam transaksi jual-beli tanah dan bangunan dikota samarinda, serta akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh PPAT dengan mencantumkan penilaian harga yang tidak sebenarnya terhadap jual-beli tanah dikota samarinda. Metode yang digunakan adalah pendekatan masalah yang bersifat normatif dengan menggunakan perundang-undangan, bahan hukum yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder, prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum serta analisis bahan hukum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa eksistensi pengaturan BPHTB atas transaksi jual beli tanah dikota samarinda dapat diatur dalam peraturan daerah nomor 04/2011 tentang peraturan daerah dimana BPHTB tersebut merupakan salah satu sumber hasil pendapatan asli daerah yang wajib dibayar baik secara pribadi ataupun badan hukum sesuai dengan harga transaksi jual beli tanah yang Riil. Serta akaibat hukum terhadap PPAT yang mencantumkan penilaian nominal harga yang tidak sesuai dengan transaksi jual beli dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam pasal 176 UU No. 28 Tahun 2009 dan saksi administratif diatur dalam pasal 11 pp No.37 tahun 1997 dapat diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai PPAT.

Actions (login required)

View Item