ABDUL QUDDUS SALAM, 070944011 (2012) POLITIK ANGGARAN STUDI POLITIK PENETAPAN BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH PADA APBD JAWA TIMUR TAHUN 2009/2010 – 2011/2012. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-salamabdul-22671-7.abstr-t.pdf Download (247kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-salamabdul-22671-20full.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Seperti yang kita ketahui bersama untuk melaksanaakan pembangunan dibutuhkan anggaran. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pengelolaan keuangan daerah menjadi otoritas dan wewenang bagi kepala daerah. Pengelolaan anggaran menjadi poin penting dalam penetepan anggaran. Seringkali keberpihakan pemerintah kepada rakyat dilihat dari program sosial dan bantuan yang secara langsung kepada rakyat. Bantuan sosial dan hibah dalam pelaksanaannya melalui anggaran yang ditetapkan setiap tahunnya. Pengelolaan anggaran menjadi titik dimana politik anggaran terjadi. Proses anggaran melalui tahapan-tahapan, tahapan perencanaan, pembahasan, penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Perencanaan anggaran yang dilakukan oleh eksekutif yang sebelumnya dilakukan proses partisipasi masyarakat. Proses partisipasi warga dalam penganggaran lebih bersifat formal. Begitu juga dengan proses pembahasan anggaran yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif. Hasil dari penelitian tentang politik anggaran, studi politik tentang penetapan bantuan sosial dan hibah pada APBD Jawa Timur tahun 2009-2011. Secara umum bantuan sosial dan hibah merupakan memiliki posisi penting dalam penetapan APBD. Kepentingan politik yang ada di Jawa Timur, seperti organisasi keagamaan, organisasi sosial dan partai politik berkepentingan. Kepentingan civil society organization terhadap bantuan sosial dan hibah ini tergantung seberapa besar posisi tawar mereka. Semakin besar bargaining posisi mereka semakin besar pula alokasi yang didapatkan. Dalam penetapan APBD Provinsi Jawa Timur terkait bantuan sosial dan hibah terlihat ada peran budget actor. Peran budget actor ini sangat menentukan dalam penetapan anggaran terutama banyuan sosial dan hibah. Penentapan anggaran melalui proses politik dengan barter kepentingan antara eksekutif dan legislatif serta kelompok kepentingan. Peran besar anggota legislatif terutama yang berada di badan anggaran cukup besar. Besar kecilnya alokasi anggaran pada bansos dan hibah bagian yang menjadi titik penting bagi legislatif untuk membangun basis konstituen yang ada di daerah pemililihan mereka. Begitu juga peran eksekutif, terutama kepala daerah yang memiliki otoritas dan kewenangan yang besar ats pengalokasi anggaran.

Actions (login required)

View Item