Khoiron, 071044002 (2012) PROBLEM DEMOKRASI PERWAKILAN; Studi Kasus Kebijakan Modernisasi Pasar Dinoyo Kota Malang. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-khoiron-22672-5.abstr-t.pdf Download (283kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-khoiron-22672-16full.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Seiring perkembangan dunia, sistem demokrasi langsung (direct democracy), tidak lagi relevan untuk dijadikan sebagai sistem politik disuatu negara. Akan tetapi, sistem tersebut bermetamorfosis menjadi sistem demokrasi tidak langsung (indirect democracy), yaitu seseorang dipilih dalam pemilihan umum dan menduduki sebagai wakil dari rakyat untuk kemudian bertindak sebagaimana aspirasi rakyat. Namun sistem demokrasi perwakilan (indirect democracy) dalam perkembangannya mengalami banyak persoalan (problems) terutama pada aspek sumber daya manusianya. Perilaku dan sikap para wakil-wakil rakyat sering tidak mencerminkan bagaimana makna fungsi perwakilan atau representasi yang ideal. Justru, sebaliknya perilaku dan sikap tersebut lebih menonjolkan individunya sebagai elit politik dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian mengenai problem demokrasi perwakilan dalam konteks kasus kebijakan modernisasi pasar Dinoyo kota Malang ini, dilakukan untuk mengetahui bagaimana problem perwakilan politik, serta preferensi politik masing-masing anggota DPRD kota Malang dalam kasus tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perwakilan politik Hannah Penechel Pitkin. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus (case study), serta teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi (observation), wawancara mendalam (in-deept interview), dan dokumentasi (documentation). Dalam penelitian ini diperoleh data dari anggota DPRD terutama fraksi Demokrat, PDIP, Golkar, Dinas pasar dan pengurus P3DKM serta masyarakat sekitar. Subjek penelitian ditentukan secara purposiv sampling yaitu informan telah ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kebutuhan informasi yang diperlukan mengenai problem perwakilan dalam konteks kasus pembangunan pasar Dinoyo. Temuan dalam penelitian ini yang berjudul problem pada perwakilan dalam konteks modernisasi pasar tradisional Dinoyo menjadi pasar modern antara lain; Pertama, terjadinya pengabaian atas aspirasi politik pedagang, di mana aspirasi pedagang mengnginkan adanya revisi site plan dan penghapusan pebayaran tidak dapat di akomodasi dalam sidang paripurna DPRD sehingga para pedagang merasa dikecewakan. Kedua, dalam menyikapi kebijakan modernisasi pasar Dinoyo, anggota DPRD Kota Malang terjadi perbedaan antara fraksi yang mendukung dan yang menolak. Adapun fraksi yang mendukung antara lain fraksi dari Partai Demokrat, PDIP dan Golkar, dan fraksi yang menolak terdiri dari fraksi dari PKB, PKS, PAN dan fraksi Gabungan (Gerindra, Hanura dan Damai Sejahtera). Ketiga, Kegagalan partai dalam proses kaderisasi politik, sehingga memunculkan figur-figur wakil yang tidak peka terhadap kepentingan rakyat. Sikap dan perilaku elit politik dalam mengimplementasikan fungsi representasi politik tidak lepas dari kondisi partai politik yang hari ini jauh dari harapan publik, yaitu pendidikan politik kepada masyarakat serta kaderisasi para kader. Partai politik hari ini lebih berorientasi pada bagaimana bisa mendulang suara dalam pemilu, dengan mengesampingkan kualitas kader ketika menjadi wakilwakil rakyat diparlemen. Akhirnya, akibat dari ketidakprofesionalan partai politik, demokrasi hanya menjadi sebuah “paradoks”, dimana diera demokrasi mestinya para wakil rakyat itu memperjuangkan aspirasi politik rakyat, justru yang terjadi adalah pengabaian aspirasi atau kehendak rakyat. Fungsi perwakilan politik atau representasi yang menjadi fondasi dari tiga fungsi parlemen yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan, dalam konteks kebijakan pembangunan pasara Dinoyo Kota Malang, mengalami pergeseran makna antara elit politik dan masyarakat. Menurut elit politik, makna representasi masih tetap sebagai penyalur dari aspirasi rakyat, sedangkan menurut rakyat makna representasi telah bergeser menjadi mewakili kepentingan individu dan partai politik. Sehingga makna tersebut menjadi bias antara elit politik dan masyarakat.

Actions (login required)

View Item