SUSIATI, 030942128 N (2012) UPAYA HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG TERKENA PENCABUTAN HAK ATAS TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-susiati-22727-7.abstr-k.pdf Download (123kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-susiati-22727-13full.pdf Restricted to Registered users only Download (401kB) | Request a copy

Abstract

Pembangunan disegala bidang untuk kepentingan umum semakin hari semakin meningkat, seiring dengan itu maka kebutuhan tanah akan semakin meningkat. Kebutuhan akan tanah dalam rangka melaksanakan pembangunan itulah yang mendorong dilaksanakannya pengadaan tanah. Pelaksanaan pengadaan tanah dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, pertama secara sukarela dari pemilik hak atas tanah yang dilakukan secara musyawarah dengan cara pelepasan/penyerahan hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006. Kedua,secara paksa, melalui cara pencabutan hak atas tanah dan bendabenda diatasnya,sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah. Berbicara mengenai pencabutan yang menjadi persoalan adalah pencabutan pasti dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Karena dilakukan secara sepihak tentunya kita harus memperhatikan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemilik hak atas tanah yang terkena pencabutan secara sepihak. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik hak atas tanah, tidak ada yang lain selain melakukan upaya hukum yang telah digariskan oleh peraturan Undang-Undang. Secara yuridis menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya. Sebagaimana yang terantum dalam Pasal 8. Selama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah (PP )Nomor 39 Tahun 1973 belum dicabut, apabila terdapat keberatan terhadap isi Keputusan Presiden tentang penetapan ganti rugi dalam rangka pencabutan hak atas tanah dan benda yang ada diatasnya, berarti keberatan tersebut tetap diajukan kepada Pengadilan Tinggi yang daerah hukumnya meliputi tempat letak tanah dan bendabenda yang ada diatasnya, dan bukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Actions (login required)

View Item