UMMI MAHFUZHAH, 031042126 N (2012) EKSISTENSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TERHADAP PERKARA PEMBAGIAN WARISAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-mahfuzhahu-22729-4.abstr-k.pdf Download (250kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-mahfuzhahu-22729-12full.pdf Restricted to Registered users only Download (636kB) | Request a copy

Abstract

Pembagian waris dalam sistem hukum Islam melalui lembaga Peradilan Agama sebenarnya sudah ada sejak zaman pemerintah Hindia Belanda, tetapi seiring dengan perjalanan waktu pembagian warisan dengan menggunakan hukum Islam di Peradilan Agama di cabut oleh pemerintah Hindia Belanda dan sebagai gantinya kewenangan menangani perkara warisan di alihkan ke Pengadilan Negeri yang dengan dasar pemeriksaan berdasarkan hukum Adat atau hukum Islam yang telah menjadi bagian hukum Adat (teori receptie). Setelah Indonesia merdeka keingnan untuk menghidupkan kembali kewenangan Pengadilan Agama terhadap perkara waris makin nampak dan puncaknya adalah di berlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kompilasi Hukum Islam. Meskipun dalam bentuknya yang sangat sederhana dan penamaannya/penyebutannya berbeda-beda, namun eksistensinya tetap dibutuhkan oleh masyarakat muslim Indonesia. Hal ini mengingat, ia tidak hanya berfungsi sebagai ‘medan’ akhir dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi pada masyarakat muslim, namun sekaligus juga sebagai penjaga eksistensi dan keberlangsungan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Itulah sebabnya, di tengah- tengah masyarakat muslim Indonesia, keberadaannya melekat serta berbanding lurus dengan eksistensi masyarakat muslim itu sendiri. Apabila terjadi sengketa para ahli waris Islam dalam pembagian warisan maka dalam penyelesaian perkaranya para pencari keadilan mencari jalan keluar dengan musyawarah, dan jika masih belum terjadi kesepakatan maka dilakukan penyelesaian secara peradilan hukum (pengadilan) yang ada. Akan tetapi pada umumnya masyarakat muslim melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri dikarenakan sebagian masyarakat muslim tidak paham atas kewenangan Pengadilan Agama dalam memutuskan Perkara Waris Islam.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TMK 16/ 12 Mah e
Uncontrolled Keywords:	Eksistensi putusan pengadilan negeri
Subjects:	B Philosophy. Psychology. Religion > BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc > BP1-253 Islam K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3370 Constitutional courts and procedure K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB632-636.2 Inheritance and succession
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:	Creators NIM UMMI MAHFUZHAH, 031042126 N UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Lisman Iskandar, S.H., M.H UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Dhani Karolyn Putri
Date Deposited:	2016
Last Modified:	01 Oct 2016 07:25
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/36724
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item