A. A. Ngr. Kusuma Jaya, NIM031042079 N (2012) LELANG OBYEK BANGUNAN YANG BERDIRI DI ATAS TANAH DENGAN STATUS SURAT HIJAU. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-jayaaangrk-22780-5.abstr-i.pdf Download (131kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-jayaaangrk-22780-13full.pdf Restricted to Registered users only Download (689kB) | Request a copy

Abstract

Tanah berstatus Surat Hijau merupakan tanah milik Pemerintah Kota Surabaya dengan alas dasar Hak Pengelolaan. Khusus untuk bangunan yang berdiri di atas tanah Surat Hijau dapat dijadikan obyek jaminan atas utang tertentu berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No. 1 Tahun 1997 tentang izin pemakaian tanah. Pembeli lelang atas bangunan yang berdiri di atas tanah Surat Hijau akan mengalami permasalahan yang krusial, sebab Pemerintah Kota Surabaya berhak untuk menolak terjadinya peralihan izin pemakaian tanah dan juga mencabut izin pemakaian tanah Surat Hijau secara sepihak tanpa ada pemberian ganti rugi kepada pemilik bangunan. Kebijakan tersebut tentunya akan menimbulkan kerugian bagi pembeli lelang karena tidak adanya kepastian hukum dan menimbulkan rasa ketidakadilan. Selain itu, mengenai kekuatan pembuktian dari Akta Risalah Lelang dalam proses pendaftaran peralihan izin pemakaian tanah berstatus Surat Hijau perlu diketahui dasar hukum yang dapat dijadikan landasan oleh pembeli lelang dalam melakukan peralihan izin pemakaian tanah dengan bukti Akta Risalah Lelang. Penyusunan Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum (legal research) dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) untuk menemukan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli lelang yang menderita kerugian akibat kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang melakukan penolakan terjadinya peralihan izin pemakaian tanah dan pencabutan izin pemakaian tanah secara sepihak serta untuk mengetahui dasar hukum peralihan izin pemakaian tanah berdasarkan Akta Risalah Lelang. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli lelang agar mendapatkan perlindungan hukum adalah dengan mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena kebijakan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Sedangkan untuk mengetahui kekuatan pembuktian dari Akta Risalah Lelang dalam proses pendaftaran peralihan izin pemakaian tanah Surat Hijau dapat mengacu pada ketentuan Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TMK 39/12 Jay l
Uncontrolled Keywords:	Surat Hijau, Akta Risalah Lelang.
Subjects:	H Social Sciences > HF Commerce K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K623-968 Civil law > K720-792 Property L Education > L Education (General) > L7-991 Education (General) > L111-791 Official documents, reports, etc.
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:	Creators NIM A. A. Ngr. Kusuma Jaya, NIM031042079 N UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor M. Hadi Shubhan, Dr., S.H., M.H., CN UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Dhani Karolyn Putri
Date Deposited:	2016
Last Modified:	01 Oct 2016 06:09
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/36752
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item